Tajukpolitik – Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos, menilai langkah Mahfud MD yang mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) tidak mencerminkan sebagai sosok negarawan.
Bahkan, menurut Subiran, langkah Mahfud MD mundur dari kabinet Presiden Jokowi berpotensi memunculkan citra buruk bagi calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 tersebut.
Subiran menyebut Mahfud telah mencitrakan dirinya sebagai politisi, ketimbang menjadi sosok negarawan di Indonesia.
“Sikap Mahfud itu tetap saja akan melahirkan konsekuensi opini publik bahwa Mahfud bukan lagi sosok negarawan, melainkan politisi,” kata Subiran, di Jakarta, Jumat (2/2).
Lulusan S2 ilmu komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu menjelaskan, Mahfud mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sarat kepentingan elektoral Pilpres 2024.
“Dia sedang memainkan strategi persuasi untuk menarik simpati publik agar dipilih pada 14 Februari 2024 nanti,” ujar Subiran.
Subiran menegaskan, setelah resmi menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo, Mahfud kerap mengkritik pemerintahan Jokowi. Sehingga, sikapnya yang mundur dari Kabinet Indonesia Maju merupakan penegasan untuk menjadi oposisi.
“Menciptakan kesan bahwa pejabat publik lainnya telah menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya dalam pemilu,” ungkap Suiran.
Sehingga, penulis buku “Negara Katanya” itu menganggap Mahfud tengah menggunakan metode perlawanan yang praktis, sebagai bukti dirinya bukan lagi bagian dari Jokowi.
“Kan alangkah tidak fair dan tidak etisnya Mahfud terus-terusan menyerang dan mengkritisi pemerintahan Jokowi, tetapi di sisi lain masih menjadi bagian dari pemerintahannya,” pungkas Subiran.
Untuk diketahui, Mahfud MD resmi mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi pada Kamis (1/2) kemarin di Istana Negara.
Mahfud beralasan keputusan mundurnya setelah dipikirkan selama 3,5 bulan.
