Tajukpolitik – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hendrik Sitompul, meminta SKK Migas untuk bisa meningkatkan lifting minyak agar pendapatan negara bisa bertambah.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan SKK Migas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).
Hendrik menyebut saat ini SKK Migas tidak mencapai target lifting minyak yang ditargetkan oleh pemerintah. Akibat tak mencapai target tersebut, tentu saja berdampak kepada impor minyak yang menjadi beban bagi pemerintah.
“SKK Migas tidak bisa meningkatkan lifting minyaknya. Kami sangat berharap sekali SKK Migas bisa meningkatkan capaian lifting minyak melalui sumur-sumur minyak yang ada,” kata Hendrik.
Akibat karena tidak bisa meningkatkan lifting minyaknya, Hendrik menyebut Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor migas pun telah menurun.
“Karena kalau kita lihat PNBP dari sektor Sumber Daya Mineral (SDM) itu 116 persen dibanding tahun 2023 terjadi penurunan dari tahun 2022. Di tahun 2023 pendapatan PNBP dari sektor SDM hanya 117 triliun rupiah, turun dari tahun 2022 sebesar 148,7 triliun rupiah,” jelas Hendrik.
Untuk itu, ujar Hendrik, masyarakat perlu tahu apa langkah-langkah dari SKK Migas untuk meningkatkan upaya menambah pendapatan negara dari sektor migas ini.
“Bagaimana pemetaaannya, bagaimana produksi dari sumur-sumur yang ada tapi ini tidak terlihat. Lalu, terkait dengan hak pemerintah terkait Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), dengan cost recovery ini juga harus dijelaskan bagaimana kinerja K3S ini terhadap cost recovery,” jelas Hendrik.
“Saya kira K3S juga bisa mengevaluasilah kalau memang tidak produksi lagi, kalau berkurang. Kenapa berkurang gini lo. Apakah sudah terlanjur enggak uang-uang kita uang negara masuk ke sana,” tambah Hendrik.
