Tajukpolitik – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebut penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo dalam survei Litbang Kompas karena dikenal masyarakat sebagai petugas partai.
Hal tersebut disampaikan menanggapi hasil survei Litbang Kompas pada 29 April-10 Mei 2023 yang menempatkan Ganjar Pranowo berada di posisi dua dengan 22,8 persen, dibawah Prabowo Subianto yang berada di posisi pertama dengan 24,5 persen.
Hasil ini menyerupai hasil survei yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada 19 Mei 2023. Dalam surveinya, LSI Denny JA menemukan elektabilitas Prabowo berada di urutan pertama mengungguli Ganjar Pranowo yang berada di urutan kedua.
LSI Denny JA menilai dukungan kepada Ganjar mengalami penurunan karena untuk isu kemiskinan di Jawa Tengah.
Merujuk pada data BPS 2022, selama dua periode menjadi Gubernur Jawa tengah, persentase penduduk miskin di provinsi tersebut lebih banyak dibandingkan rata-rata di Indonesia.
Selain itu, penyebab lain yang membuat elektabilitas Ganjar menurun adalah karena dia merupakan petugas partai yang dideklarasikan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
“Kini, banyak beredar di internet bahwa Ganjar Pranowo adalah Boneka Megawati Soekarnoputri,” kata pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Rabu (24/5).
Denny pun merujuk dalam berita yang dimuat Warta Ekonomi pada 3 Mei 2023, judul yang dimuat cukup mencolok, yakni “Sinyal Ganjar Pranowo Akan Dijadikan Boneka Megawati, Rizal Ramli: KW-2 Jokowi”.
Menurut Denny JA, apa yang disampaikan Rizal Ramli dalam berita tersebut cukup keras dengan mengatakan Ganjar Pranowo tidak memiliki apapun yang bisa diandalkan.
“Salahkah menyatakan capres itu, lalu menjadi presiden, sebagai petugas partai? Jawaban singkat, sedikit benarnya, banyak salahnya,” kata Denny JA.
Denny mengungkapkan hal tersebut sedikit benar karena capres memang diajukan partai politik atau koalisi partai politik dan aturannya memang seperti itu. Namun, hal itu tidak berarti bahwa presiden adalah petugas partai.
Lebih jauh Denny JA menyatakan kata petugas juga menyiratkan capres, yang kemudian menjadi presiden, seolah bawahan dari partai. Jika begitu, pemberi tugas, yakni partai politik, memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan yang ditugaskan sebagai capres atau presiden.
“Padahal, partai politik tidak boleh posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga presiden dan presidennya. Tak ada dalam konstitusi, tak ada dalam tradisi politik yang sehat bahwa presiden harus bertanggung jawab kepada partainya,” ujar Denny JA.
