Tajukpolitik – Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, menilai aksi Presiden Jokowi kumpulkan enam ketua umum parpol tidak mencerminkan dirinya sebagai negarawan.
Pasalnya, ujar Andi, sebagai tempat kepala negara, Istana Negara tidak etis dijadikan tempat kumpul-kumpul kelompok partisan.
Hal tersebut ia sampaikan menanggapi pertemuan Presiden Jokowi bersama enam ketua umum partai politik di Istana Negara, Selasa (2/5).
Andi mengatakan aksi Jokowi menjadikan Istana Negara untuk konsolidasi pemenangan Pemilu tersebut telah mencoreng demokrasi.
“Diduga kuat (Jokowi) dalang desain Capres pada Pilpres 2024, dan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik sempit,” tegas Andi, Jumat (5/5).
Andi mengatakan jika belakangan ini Jokowi memang tampak sibuk mencampuri urusan pesta demokrasi lima tahunan. Sampai-sampai menggelar pertemuan sejumlah ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah di Istana Negara.
Padahal, lanjut Analis Politik Universitas Nasional itu, Jokowi seharusnya lebih banyak membicarakan persoalan bangsa, bukan malah sibuk mencampuri urusan politik, mencari dan meramu calon-calon presiden 2024.
“Jokowi telah gagal menempatkan dirinya sebagai salah satu negarawan Indonesia modern,” tegas Andi.
Saat dikonfirmasi, Jokowi menepis telah cawe-cawe urusan Pilpres. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berkilah, selain pejabat publik dirinya juga politisi.
Padahal, semua orang juga tahu kalau Jokowi beberapa kali melakukan endorsement kepada beberapa nama yang digadang-gadang maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.
Misalnya, saat Jokowi menyebut jika Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai pengganti dirinya sebagai presiden berikutnya.
Untuk diketahui, acara pertemuan enam Ketua Umum Partai di Istana Negara dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mardiono, dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
