Tajukpolitik – Korupsi di Kemensos atau Kementerian Sosial kembali terjadi. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengusut dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020-2021 di Kementerian pimpinan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tri Rismaharini alias Risma ini.
Menurut Peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, buntut dari kasus itu, menteri dari PDIP berpotensi dicap negatif. Pasalnya, ini kali kedua setelah sebelumnya kader PDIP yang lain, Juliari Batubara, menjadi Menteri Sosial.
“Publik tentu saja akan memiliki penilaian negatif terhadap kinerja dari menteri sosial notabene merupakan kader PDI Perjuangan,” ujarnya, Sabtu (18/3).
Sebelumnya dipimpin kader PDIP lainnya, Juliari P Batubara. Juliari terjerat kasus korupsi di Kemensos lainnya, yaitu korupsi bansos sembako terkait penanganan covid-19.
Kemunculan kasus teranyar itu menunjukkan belum tercapainya harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Harapan Presiden agar kementerian sosial bisa lebih bersih dan lebih baik dengan menempatkan Tri Risma sebagai menteri pengganti Juliari P Batubara belum bisa tercapai,” ungkapnya.
KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan rasuah bansos beras untuk KPM PKH Tahun 2020-2021 di Kemensos.
Mereka semua sudah dicegah ke luar negeri selama enam bulan. KPK berharap para tersangka kooperatif selama proses hukum berjalan.
Keenam tersangka itu, Mantan Direktur Utama (Dirut) PT TransJakarta sekaligus Dirut PT Bhanda Ghara Reksa Persero, M Kuncoro Wibowo, Direktur Komersial PT Bhanda Ghara Reksa Persero Budi Susanto, VP Operation PT PT Bhanda Ghara Reksa Persero April Churniawan, Ketua tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Ivo Wongkaren, Anggota tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Roni Ramdani, General Manager PT Primalayan Teknologi Persada Richard Cahyanto.
