Tajukpolitik – Dewan Pers meminta Pemilu 2024 yang sudah semakin dekat jangan sampai dimanfaatkan sebagai buzzer atau pendengung salah satu partai politik (parpol) dalam kontestasi Pemilu 2024.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, dalam sambutannya di acara Kick Off Workshop Dewan Pers di Jakarta Pusat, Senin (19/6).
Menurut Ninik, apabila pers ingin digunakan sebagai alat demokrasi, maka pers seharusnya mampu memperlihatkan kepentingan masyarakat, bukan untuk partisan kelompok tertentu maupun pemilik modal.
“Sehingga pemilu kita kondusif jujur adil. Dan pers kita konsisten serta kondusif dalam penyelenggaraan pemilu ini,” tegas Ninik.
Ninik menjelaskan dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Sumatera Utara, Dewan Pers membuat sejumlah komitmen agar tidak terjadi polarisasi seperti yang terjadi pada pemilu lalu.
“Sehingga pers tidak terseret menjadi buzzer salah satu pihak,” ujar Ninik.
Pasalnya, lanjut Ninik, keterbelahan yang masih dirasakan hari ini merupakan implikasi dari polarisasi yang terjadi pada pemilu 2014 dan 2019.
Kemudian, Ninik menuturkan Dewan Pers mendorong pers selalu berpegang pada kode etik jurnalistik dalam melakukan kerjanya. Ninik juga meminta insan pers agar tidak terjebak arus informasi sosial media yang kebenarannya susah dipertanggungjawabkan.
“Komitmen berikutnya adalah Dewan Pers akan selalu menjaga marwah kebebasan pers di Indonesia agar tetap berdiri sebagai pilar demokrasi,” pungkas Ninik.
Untuk diketahui, saat ini pemilik media banyak juga yang menjadi Ketua Umum parpol, misalnya pemilik Media Nusantara Citra (MNC) Grup, Hary Tanoesoedibjo, yang tercatat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan pemilik Media Group, Surya Paloh, yang menjadi Ketua Umum Partai Nasdem.
Adapun, beberapa media yang terafiliasi dengan MNC Group adalah RCTI, Global TV, Inews, dan MNC TV. Sedangkan media yang terafiliasi dengan Media Group adalah Metro TV dan Media Indonesia.
