Ia menjelaskan, pihak perusahaan hanya menyampaikan kebutuhan pengadaan sarana transportasi tanpa merinci jenis maupun jumlah kendaraan yang akan dibeli.
Karena itu, DPR mengaku tidak mengetahui adanya rencana impor hingga 105 ribu unit mobil pikap dari India.
Menurut Herman, transparansi sangat penting, terutama jika kendaraan tersebut akan didistribusikan ke desa-desa dan wilayah terpencil.
Ia mempertanyakan kesiapan layanan purnajual (after sales service) apabila kendaraan yang didatangkan merupakan merek yang belum familiar di Indonesia.
“Kalau mobil itu ditempatkan di pelosok dan tidak ada jaringan servisnya, tentu akan menyulitkan masyarakat. Harga murah harus sejalan dengan ketahanan dan dukungan layanan,” katanya.
Ia mengingatkan agar perencanaan pengadaan kendaraan mempertimbangkan aspek keberlanjutan penggunaan.
Baca juga: Tarif 0 Persen Gandum dan Kedelai AS Solusi Sementara, Demokrat Dorong Swasembada Pangan
Menurutnya, kendaraan dengan harga sedikit lebih tinggi tetapi memiliki dukungan servis memadai justru akan lebih efisien dalam jangka panjang dibandingkan opsi murah yang tidak tahan lama.
