Tajukpolitik – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI perkuat sistem pengamanan siber.
Hal ini untuk menanggapi dugaan bocornya data 204 juta pemilih yang diretas oleh hacker dengan akronim Jimbo. Peretas hitam tersebut dikabarkan membobol data pemilih dari situs kpu.go.id.
Herman mengatakan segala sesuatu yang disangsikan atas penyelenggaraan pemilu, termasuk bocornya data, harus segera dibenahi.
Ia menegaskan agar masalah ini harus betul-betul clear, sehingga pemilu hasilnya terlegitimasi. Untuk itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus perkuat pengamanan siber.
“Seluruh instrumen penyelenggaraan pemilu itu harus betul-betul legitimate, jangan ada hal-hal yang membuat masyarakat sangsi,” kata Herman Khaeron, saat ditemui awak media di Gedung Nusantara I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11).
Menurut Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat ini semua instrumen, baik itu negara maupun penyelenggara pemilu, harus segera menyikapi persoalan ini.
Meski demikian, Herman mengatakan pihaknya tidak ingin cepat mengambil kesimpulan, karena semuanya itu bisa saja terjadi. Misalkan, data bank bisa bocor, data KPT elektronik bisa bocor.
Menurut Herman, sistem pengamanan siber harus diperkuat, karena ancaman sistem elektronik adalah pembobolan dan kebocoran.
“Bagaimana memperkuat sistem ini. Mari kita sama-sama jangan saling curiga mencurigai, jangan saling mengambil kesimpulan lebih awal,” ujar Herman.
Herman mengatkan bahwa pihaknya justru mencari tahu kenapa ini bisa terjadi. Dan pembenahan apa yang harus dilakukan ke depannya.
Untuk diketahui, peretasan terhadap situs lembaga negara masih marak terjadi akhir-akhir ini. Sampai sekarang kita belum mengetahui terkait motif para peretas.
Tapi, yang pasti kita harus selalu mendukung upaya yang dilakukan aparat berwenang untuk menghentikan peretasan ini.
