Tajukpolitik – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana, menilai Presiden Jokowi ingin menghalangi Anies Baswedan maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Bukan tanpa alasan ia menyebut Jokowi ingin menghalangi Anies, sebab ia melihat dari rangkaian peristiwa belakangan ini.
“Semua fakta dan peristiwa tidak bisa dibaca dalam kacamata politik hukum yang tidak saling terkait bahwa Jokowi ingin menjegal Anies,” ujar Denny dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk ‘Anies akan Diambil KPK? Ini Skenarionya’ Minggu, (25/6).
Denny mengatakan hal itu sudah ia sampaikan dalam tulisan pada 24 April 2023. Tulisan itu memuat rangkaian informasi, analisis, dan kesimpulan.
“Saya katakan presiden akan cawe-cawe di Pilpres 2024 dan istilah itu saya gunakan tanpa sebelumnya viral,” ujar pakar hukum tata negara itu.
Setelah tulisan itu muncul, Jokowi ogah mengakui kalau dirinya hendak cawe-cawe. Kepala Negara baru menyampaikan niat tersebut saat bertemu Forum Pimpinan Redaksi dengan dalih untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Kepentingan yang mana? Memberi preferensi ke Ganjar (Pranowo) dan Prabowo (Subianto) sambil mengeliminasi Anies? Itu bukan kepentingan bangsa, itu kepentingan beliau,” tegas Denny.
Denny juga menyinggung hasil pertemuannya dengan salah satu menteri di kabinet Jokowi. Menteri itu bilang bahwa Jokowi berharap Ibu Kota Nusantara (IKN) dilanjutkan usai dirinya lengser. Kemudian memastikan tidak ada masalah hukum bagi Jokowi dan keluarganya.
“Ini cawe-cawe berani atau cawe-cawe takut ada persoalan hukum? Pemahaman saya, hukum jadi instrumen semata-mata untuk memperpanjang status quo untuk menghindari kemungkinan hukum,” ujar Denny.
Selain itu, Denny menyoroti penetapan tersangka terhadap dua pejabat dari Nasdem. Yakni, eks Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Johnny menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan Base Transceiver Station (BTS) 4G. Sedangkan Syahrul sedang berproses di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal dugaan korupsi.
Denny menegaskan dirinya selalu di garda terdepan dalam mendukung pemberantasan korupsi. Namun dia tidak sepakat bila hukum dipakai untuk memukul oposisi dan merangkul kawan.
“Pilah-pilih kasus ini jadi politis, berarti ada upaya strategi pemenangan pemilu,” tegas Denny.
Denny pun turut membahas peninjauan kembali (PK) Kepala Staf Presiden Moeldoko. PK itu terkait upaya perampokan Partai Demokrat yang sah dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono. Demokrat adalah anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies.
“Ada kasus pembegalan Demokrat oleh Moeldoko karena nanti tidak bisa mencalonkan Anies di tangan Moeldoko,” tegas Denny.
