Tajukpolitik – Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, batas usia minimal Capres dan Cawapres bukanlah isu konstitusional. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya mengembalikannya kepada Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk Undang-undang.
Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi saksi ahli dari pihak terkait dalam sidang lanjutan perkara uji materiil aturan batas minimum usia Capres dan Cawapres di MK, Selasa (29/8).
Pihak terkait dalam perkara yang diregistrasi dengan nomor 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023 itu, dalam hal ini adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Bivitri menegaskan dirinya bersedia menjadi ahli Perludem lantaran pihak lainnya, yaitu Pemerintah RI dan DPR RI sepakat dengan dalil permohonan pihak pemohon, sehingga tidak menghadirkan saksi ahli.
“Dalam perkara di mana bahkan DPR dan Pemerintah setuju dengan permohonan, makin terasa pentingnya pihak terkait agar Majelis Hakim dapat pandangan yang berbeda agar berimbang, dalam perkara yang sebenarnya mungkin juga diinginkan oleh pembentuk UU,” kata Bivitri.
Bivitri menjelaskan sebagai saksi ahli satu-satunya yang dihadirkan dalam perkara pengujian aturan batas minimum usia capres-cawapres, yang termuat dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu, diberikan beberapa pandangan hukum yang bisa menambah bahan pertimbangan MK sebelum memutus perkara.
“Di sinilah saya memposisikan teman diskusi Majelis Hakim yang mudah-mudahan bisa menguatkan pandangan majelis yang terpelajar, bahwa perkara ini sebenarnya cukup straight forward, lugas,” tegas Bivitri.
Maka dari itu, Bivitri memastikan argumentasi yang dibangunnya terkait dengan isu dalam perkara a quo yang sebenarnya sangat lugas mencakup aspek hukum dan non hukum.
Dari aspek hukum, dia memulainya dengan sebuah pertanyaan, apakah isu batasan umur sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden adalah isu konstitusional yang harus diputus oleh MK?
“Tentu kita akan sangat tertarik apabila dihadapkan pada keilmuan yang mendalam dan memang juga penting. Tapi relevan kah dengan konstitusi, misalnya isu diskriminasi berdasarkan umur, atau yang sekarang hits dengan istilah Ageism?” urai Bivitri.
“Atau pertanyaan non hukum tentang tingkat kematangan manusia dalam mengelola intelegensia, emosi dan pengalaman untuk menduduki jabatan tertentu,” sambung Bivitri.
Oleh karena itu, Bivitri dalam keterangannya kali ini seolah mengajak Hakim Konstitusi mencari titik penyelesaian yang sebenarnya dari isu batas minimum usia capres-cawapres, apakah di forum Mahkamah Konstitusi atau dalam perdebatan pembahasan undang-undang di DPR RI.
“Jadi dalam keterangan ini argumen saya juga sangat lugas, yaitu batasan umur sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden bukan isu konstitusional. Sehingga MK harus konsisten dengan putusan-putusannya selama ini mengenai kebijakan hukum terbuka atau open legal policy,” tegas Bivitri.
