Tajukpolitik – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Wahyu Sanjaya, membantah jika para anggota DPR menolak untuk pindah ke IKN atau Ibu Kota Negara.
Hal tersebut ia sampaikan menanggapi berita yang viral terkait keogahan DPR untuk pindah ke IKN.
Apalagi, setelah sebelumnya dalam rapat bersama Otorita IKN, Wahyu meminta agar gedung dewan dibangun di IKN paling terakhir.
Disusul setelah itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta menjadi Ibu Kota bidang legislasi. Dengan demikian, segala kegiatan mengenai legislasi cukup dilaksanakan di Jakarta tak perlu ke IKN.
“Bukan persoalan enggak mau buru-buru. Kalau masalah ngantor, kami ini paling hobi ngantor. Dulu kami minta kantor malahan di sini, cuman kan enggak ada yang setuju,” ujar Wahyu di kompleks parlemen, Selasa (19/3).
“Masa kita minta kantor di sini enggak ada yang setuju, terus tiba-tiba kita minta kantor lagi di sana kan,” tambah Wahyu.
Kemudian Wahyu menjelaskan gedung DPR tidak memiliki urgensi untuk dibangun sekarang.
Menurutnya, yang harus diprioritaskan untuk dibangun adalah kantor kementerian dan sarana pendukung lainnya.
“Kita sebenarnya rasional aja kalau memang dibutuhkan yang lain, yang lain didahulukan saja dulu. Kalau kita sekarang kan harus memilih misalnya dibutuhkan jalan, saluran air limbah, jembatan, masa kita mau balapan dengan kantor DPR,” ungkap Wahyu.
DPR tidak perlu terburu-buru karena tidak ada urgensinya segera dibangun gedung jika sekadar untuk rapat.
“Terus urgensinya DPR minta skala prioritas gedung DPR di situ untuk apa kalau cuman untuk rapat,” kata Wahyu.
Lebih lanjut, Wahyu mengatakan ada banyak pilihan tempat jika memang anggota dewan harus menggelar rapat di IKN. Misalnya dengan menyewa ruangan khusus, rapat di kantor kementerian terkait.
Selain itu, dia menyebut DPR dan pemerintah juga bisa rapat melalui aplikasi Zoom meeting ketika DPR berada di Jakarta dan pemerintah di IKN.
“Bukannya kita ndak mau pindah kesitu, kita mau-mau aja pindah. Kita sebagai wakil rakyat ini siap ditempatkan dimana saja. Jangankan ditaruh di Kalimantan, di Papua pun siap,” pungkas Wahyu.
