TajukNasional Sebuah video monolog dari Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, yang menuding Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai pihak yang bertanggung jawab atas revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beredar luas.
Video tersebut diunggah oleh akun YouTube koreksi_org pada Sabtu, 22 Februari 2025.
Dalam video berdurasi lima menit itu, Hasto membantah bahwa PDIP menjadi dalang di balik revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah tersebut.
“Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah,” ujar Hasto.
Hasto menyebut revisi UU KPK merupakan inisiatif Jokowi, terutama ketika Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution hendak mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo dan Medan.
Ia mengaku telah memberikan masukan kepada Jokowi di Istana Negara bahwa pencalonan anak dan menantu Presiden berpotensi menimbulkan indikasi suap, gratifikasi, dan korupsi.
“Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobby menjadi Wali Kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan aparat penegak hukum lain,” kata Hasto.
Hasto juga mengungkapkan bahwa seorang menteri utusan Jokowi pernah menemuinya dan menyampaikan bahwa Presiden telah mengarahkan revisi UU KPK.
Menteri tersebut, kata Hasto, bahkan menyebutkan bahwa dana sebesar jutaan dolar AS dibutuhkan untuk meloloskan revisi tersebut di DPR.
Video ini beredar hanya dua hari setelah Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK pada Kamis, 20 Februari 2025.
Hasto ditahan atas dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus yang melibatkan buron Harun Masiku.
Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, mengaku tidak mengetahui apakah video tersebut merupakan bagian dari bukti skandal Jokowi yang sempat ingin diungkap oleh Hasto.
Sebelumnya, Guntur pernah menyatakan bakal merilis beberapa video yang berisi dugaan skandal Jokowi jika kriminalisasi terhadap Hasto terus berlanjut.
