TajukNasional Aktivis yang juga Ketua Umum Majelis Nasional Pusat Kedaulatan Rakyat (Pakar), Razikin Juraid, menilai adanya upaya penggiringan isu yang dilakukan secara masif untuk mengaburkan kasus tata kelola migas yang tengah ditangani Kejaksaan Agung.
Menurutnya, upaya tersebut terlihat dari manuver oknum mantan Komisaris Pertamina yang mencoba menghindari tanggung jawab dalam mengawasi skandal di perusahaan tersebut.
Razikin menyatakan bahwa isu ini mulai dikaitkan dengan Kementerian BUMN, yang dinilai sebagai usaha untuk mengalihkan perhatian dari masalah inti.
“Kita harus tahu bahwa ada Direksi dan Komisaris yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan sesuai dengan hukum dan prinsip tata kelola yang baik,” kata Razikin dalam keterangan tertulisnya pada Senin (3/3).
Dia menilai, pernyataan Komisaris Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam sebuah tayangan podcast justru mengundang tanda tanya besar.
Pasalnya, Ahok diberikan kewenangan luas oleh Kementerian BUMN untuk melakukan pengawasan di PT Pertamina Patra Niaga.
Namun, selama masa jabatannya sebagai Komisaris Utama Pertamina periode 2019-2024, Ahok dinilai tidak pernah mengungkapkan kejanggalan atau melaporkan masalah yang terjadi di perusahaan tersebut.
Dengan munculnya kasus ini dan Kejaksaan Agung yang tengah menyelidikinya, Ahok kini baru bersuara. Razikin pun menilai bahwa penggiringan isu yang mengarah pada Menteri BUMN Erick Thohir adalah upaya untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
“Meminta pertanggungjawaban kepada Menteri BUMN tidak memiliki dasar hukum,” tegasnya, menambahkan bahwa seharusnya pengawasan perusahaan menjadi tanggung jawab Direksi dan Komisaris yang lebih dekat dengan operasional perusahaan.
Kasus ini masih terus berkembang, dan masyarakat menanti langkah selanjutnya dari Kejaksaan Agung terkait tata kelola migas di Pertamina.
