TAJUKNASIONAL.COM Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus melakukan penguatan konektivitas antarwilayah di Papua dan Papua Pegunungan melalui penanganan sejumlah koridor jalan prioritas.
Upaya tersebut dilaksanakan melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua – Papua Pegunungan dan disampaikan dalam Kunjungan Kerja Komite II DPD RI ke Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Senin (28/9/2026).
Kepala BBPJN Papua – Papua Pegunungan, Denny Firmansyah, yang mewakili Kementerian Pekerjaan Umum, mengatakan terdapat sejumlah koridor prioritas yang menjadi fokus penanganan.
Koridor tersebut mencakup Trans Papua Segmen VII Jayapura (Yetti)-Mamberamo-Elelim-Wamena, Paralel Perbatasan Jayapura-Iwur-Bts. Provinsi, Lintas Utara Segmen I Jayapura-Sarmi-Arbais, serta Lintas Utara Segmen II (Missing Link) Arbais-Kasonaweja-Bts. Provinsi.
“Penanganan koridor-koridor tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas antarwilayah di Provinsi Papua dan Papua Pegunungan, sekaligus membuka akses bagi masyarakat dan mendukung mobilitas serta distribusi barang,” jelas Denny.
Pada koridor Jalan Trans Papua Segmen VII Jayapura (Yetti)-Mamberamo-Elelim-Wamena yang memiliki panjang 447,53 km, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu dituntaskan.
Salah satunya adalah penggantian 20 jembatan semi permanen yang membutuhkan anggaran sekitar Rp344,8 Miliar.
Di wilayah Kabupaten Jayapura, BBPJN Papua – Papua Pegunungan juga mencatat terdapat dua jembatan semi permanen yang membutuhkan penanganan.
Kebutuhan anggaran untuk pekerjaan tersebut mencapai Rp58,11 Miliar.
Dukungan terhadap penguatan konektivitas di Papua turut disampaikan Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Br Sitepu.
Ia menegaskan dukungan terhadap pembangunan dan penanganan infrastruktur jalan maupun jembatan di wilayah tersebut.
“Kami memperjuangkan pengalokasian anggaran Rp58,11 Miliar untuk penanganan dua jembatan di Kabupaten Jayapura yang sebelumnya sudah diusulkan namun di drop karena keterbatasan anggaran,” ujelas Badikenita.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard S. Yocku, yang turut menghadiri Kunjungan Kerja Komite II DPD RI, menyoroti masih terbatasnya akses transportasi yang menjadi salah satu persoalan masyarakat.
Selain itu, tingginya harga tiket penerbangan juga dinilai masih menjadi tantangan bagi masyarakat di wilayah tersebut.
“Transportasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat biasa, termasuk mengurangi kesenjangan harga dan kemiskinan,” ujar Haris.
Kunjungan Kerja Komite II DPD RI ke Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, menjadi bagian dari agenda untuk menyerap aspirasi daerah sekaligus membahas kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas serta mendorong pemerataan pembangunan di Papua. (hen)
' +
'