Tajukpolitik – Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan PDI perjuangan (PDIP) sudah menutup pintu rapat-rapat bagi Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang.
Dirinya menganggap larangan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP, Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) kepada kader PDIP yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) menjadi indikasi kuat Gubernur Jawa Tengah itu tidak diusung partainya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Sebagai Ketua Bappilu, menurut Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta 2024, Bambang Pacul kiranya sudah mendapat informasi partainya tidak akan mengusung Ganjar.
Karena itu, sebutnya, Bambang Pacul berani menyatakan hal itu ke publik melalui media.
“Hal itu juga menjadi indikasi kuat, Bambang Pacul mendapat restu dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk melarang kader PDIP mendukung Ganjar,” urai M. Jamiluddin Ritonga dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/12), di Jakarta.
Tanpa restu,tambahnya, Bambang Pacul tentu tidak berani menyampaikan hal tersebut mengingat PDIP masih sangat sentralistis.
“Semua keputusan strategis ada di tangan Megawati, termasuk terkait capres yang akan diusung,”paparnya.
Karena itu,lanjut Ritonga, kalau ada kader PDIP yang berani bicara capres, apalagi melarang kadernya tidak mendukung Ganjar, maka patut diduga kuat itu bukan pesan murni Bambang Pacul.
Bambang Pacul hanya meneruskan pesan dari yang punya kewenangan mutlak di PDIP, yaitu Megawati, tandasnya.
Jadi, PDIP sudah semakin terang benderang tidak akan mengusung Ganjar pada Pilpres 2024. Ganjar seharusnya dapat menangkap sinyal tersebut.
Karena itu, kalau Ganjar tetap ingin nyapres, sudah saatnya mencari partai yang ingin mengusungnya.
“KIB tampaknya berpeluang menerima Ganjar untuk mendampingi Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto,” pungkas M. Jamiluddin Ritonga.
Sebelumnya Bamabang Pacul memberikan larangan bagi kader PDIP mendukung Ganjar. Bambang tidak mempersoalkan banyaknya relawan mendukung Ganjar, tapi dia menegaskan kader PDIP untuk tidak ikut-ikutan dukung Ganjar.
“Jadi kalau ada rakyat yang mau katakan itu atau relawan yang mau dukung-dukung ya monggo. Artinya monggo itu ya kita tidak bisa melarang kalau relawan. Tapi kalau dari PDI Perjuangan pasti kita peringatan, kalau di PDI Perjuangan tidak ada karena kita tegak lurus semuanya,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945, yang berhak mencalonkan presiden ialah partai politik, bukan relawan. Dengan begitu, gabungan relawan sekalipun tidak memiliki hak untuk mencalonkan capres dan cawapres.
“Kalau relawan tidak ada dalam undang-undang kok, kan di UUD 1945 itu clear, yang mencalonkan adalah parpol atau gabungan parpol yang memenuhi ambang batas 20 persen, itu undang-undangnya. Kalau konstitusinya itu tadi UUD 1945 parpol dan gabungan parpol,” jelasnya.
