TajukPolitik – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyindir Presiden Joko Widodo atau Jokowi akibat rencana impor beras sebanyak 500 ribu ton. Saat ini proses perizinan untuk impor dalam tahap penyelesaian.
Diketahui, impor beras sebanyak 500 ribu ton dilakukan untuk mengisi ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Pasalnya, stok beras yang ada di lapangan ternyata tidak sesuai dengan data yang ada saat ini.
“Bapak Presiden yth, mohon bertanya. Bagaimana dengan penghargaan swasembada dari IRRI (yang dibuat sendiri)?” ucapnya dalam unggahannya dalam akun twitter yang dikutip tajukpolitik, Senin (12/12).
Diketahui, Pemerintah Republik Indonesia menerima penghargaan dari Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI) karena telah memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada periode 2019-2021 pada 14 Agustus lalu.
Dia juga mempertanyakan soal program cetak sawah dengan luas ratusan hektare. Sebelumnya, Kementerian Pertanian mempersiapkan kerja sama pembukaan lahan pertanian atau cetak sawah seluas 600.000 hektare yang akan digarap bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Said Didu juga pertanyakan hasil bangunan puluhan bendungan dan ratusan embung. Jokowi sempat menargetkan membangun 61 bendungan dan 4.500 embung hingga 2024 mendatang. Begitu pun dengan program pembangunan irigasi.
“Apa hasil cetak sawah baru ratusan ribu ha? Apa hasil bangun puluhan bendungan dan ratusan embung? Apa hasil bangun ratusan km irigasi?” tandas pria kelahiran Pinrang Sulawesi Selatan ini.
Ada terdapat perbedaan data stok beras di kalangan pemerintah sendiri saat ini. Hal itu diketahui dari rapat-rapat di DPR yang dihadiri pejabat kementerian dan lembaga terkait pada pekan ini.
Dalam rapat dengan DPR pada akhir November lalu, Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan siap menyediakan beras sebanyak 600 ribu ton dalam enam hari untuk Bulog. Namun, dalam rapat dengan DPR pekan ini, Badan Pangan Nasional (NFA) mencatat total cadangan beras Bulog (CBP) saat ini hanya tersisa 494,2 ribu ton.
Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, memerinci cadangan beras pemerintah yang digunakan untuk operasi pasar hanya 295,3 ribu ton. Sedangkan, sisa 198,8 ribu ton merupakan beras komersial.
Lantaran stok cadangan beras untuk operasi pasar kian menipis, pemerintah akan mengkonversi stok beras komersial di Bulog untuk operasi pasar. “Kami sudah bersurat untuk mendorong stok komersial itu bisa dikonversi menjadi CBP sehinga bisa melakukan intervensi,” kata Arief dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR, Rabu (7/12/2022).
Direktur Utama Bulog menyampaikan, realisasi penyerapan beras hanya mencapai 166 ribu ton dari janji Kementan dua pekan yang lalu mengklaim akan menyiapkan beras sebanyak 600 ribu ton. Buwas, sapaan Budi Waseso, mengatakan, pihaknya mengecek langsung penggilingan sesuai data yang diberikan Kementan.
“Sampai 5 Desember 2022, Bulog hanya bisa menyerap 166 ribu ton. Ini yang bisa kita lakukan dalam penyerapan,” kata Buwas, dalam rapat yang sama.
Buwas mengatakan, data Kementan dengan data yang diterima oleh Bulog terkait ketersediaan beras sama. Hanya saja, hasil pengecekan ulang oleh Bulog di lapangan tidak sama dengan data.
“Dicek di lapangan data tidak sebanyak itu (600 ribu ton). Ini bukan kata saya, karena yang menyaksikan ada Satgas Pangan dan itu dicek. Saya bukan cari kesalahan, tapi ini untuk kebaikan dan kebenaran,” katanya.
“Saya maunya terima beras bukan terima data. Karena kami terima data, maka saya cek,” ujarnya, menambahkan.
