TajukPolitik – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman mengkritik keras Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menyatakan pelaksanaan Pemilu 2024 perlu dipikirkan ulang.
Benny mengatakan apabila penyelenggaraan Pemilu 2024 benar-benar ditunda, presiden hingga DPR sudah tidak mempunyai legitimasi lagi.
“Jika Pemilu ditunda, DPR, DPD dan Presiden/Wapres tidak punya legitimasi lagi. TNI/Polri jangan mau diperalat untuk mengamankan presiden yang tidak punya legitimasi rakyat,” ujar Benny dalam akun Twitter @BennyHarmanID dikutip tajuknasional.com, Jumat (9/12).
Benny, yang kini juga duduk di Komisi III DPR, menyebut tidak ada dasar hukum dan alasan apa pun untuk menunda Pemilu.
“Tidak ada dasar dan alasan menunda Pemilu selain untuk tetap berkuasa. Kudeta konstitusi sangat danger,” katanya.
Sebelumnya, Bamsoet menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 perlu dipikirkan ulang. Dia berpendapat banyak potensi atau ancaman yang perlu diwaspadai bangsa dan negara.
Politikus Partai Golkar ini menyinggung pemulihan bangsa dan negara akibat pandemi Covid-19. Di sisi lain, dia juga mengaku khawatir dengan ancaman global.
“Nah, ini juga harus dihitung betul, apakah momentumnya [Pemilu 2024] tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya,” kata Bamsoet dalam agenda Poltracking Indonesia.
Bamsoet turut menyinggung perpanjangan masa jabatan presiden saat merespons hasil survei Poltracking Indonesia yang menyatakan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebesar 73,2 persen.
Bamsoet meminta Poltracking Indonesia melakukan analisis lebih jauh terkait korelasi kepuasan masyarakat dengan keinginan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat terhadap beliau (Presiden Jokowi) tetap memimpin kita melawati masa transisi ini?” pungkas Bamsoet.
Sementara itu, Benny meminta hasil survei terkait kepuasan masyarakat tidak dijadikan alasan untuk menunda Pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden.
“Kita bangga dengan tingkat kepuasan kinerja Jokowi-Ma’ruf. Namun, itu bukan alasan untuk perpanjang masa jabatan dan memobilisasi dukungan rakyat tiga periode dengan menabrak konstitusi. Jangan pernah ajari rakyat melanggar konstitusi,” tegas Benny.
Jokowi beberapa kali sudah memberi respons penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden maupun tiga periode. Ia juga meminta para menterinya tak lagi berbicara soal wacana tersebut.
