TAJUKNASIONAL.COM Pemerintah menempatkan pembangunan sumber daya manusia aparatur sebagai salah satu fondasi utama agenda reformasi birokrasi.
Di tengah tuntutan layanan publik yang makin kompleks, kualitas kepemimpinan dan tata kelola dianggap tidak cukup ditopang oleh aturan semata, tetapi juga oleh sistem pendidikan yang mampu menyiapkan kader-kader terbaik untuk mengisi jabatan strategis secara terencana.
Dalam kerangka itulah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana besar membangun institusi pendidikan baru untuk memperkuat birokrasi.
Prabowo menargetkan pembangunan 10 universitas baru pada tahun ini, sekaligus membentuk lembaga khusus untuk pendidikan administrasi pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
“Saya sudah siapkan institusi-institusi pendidikan. Tahun ini kita akan mulai membangun 10 universitas baru, satu lembaga khusus untuk administrasi pemerintahan,” ucap Prabowo.
Prabowo menjelaskan, tujuan dari pembangunan institusi pendidikan tersebut adalah menyiapkan regenerasi aparatur agar pemerintahan berjalan lebih bersih, adil, dan profesional.
Ia menekankan rekrutmen talenta terbaik akan dilakukan secara selektif untuk dipersiapkan memimpin lembaga-lembaga negara.
“Putra-putri Indonesia yang terbaik akan kita pilih, akan kita godok, kita siapkan untuk mengambil alih kepemimpinan semua lembaga yang baik,” tambahnya.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menautkan agenda pendidikan aparatur ini dengan pentingnya kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia menyebut rule of law menjadi kunci keberhasilan negara, termasuk untuk menjamin stabilitas dan rasa aman warga.
Penegasan ini muncul seiring komitmen pemerintah melakukan pembaruan birokrasi secara lebih tegas.
Salah satu langkah yang disorot adalah evaluasi terhadap pejabat yang dianggap tidak berkinerja atau melanggar aturan.
Baca Juga: Presiden Prabowo Undang Eks Menlu Bahas Keikutsertaan RI di Board of Peace
Prabowo menyatakan pihaknya memberi kewenangan kepada sejumlah institusi dan kementerian untuk melakukan perbaikan organisasi, termasuk pergantian pejabat sesuai kebutuhan.
“Birokrat-birokrat yang tidak mau menyesuaikan kita akan mengadakan regenerasi,” kata Prabowo dalam forum tersebut, sembari menekankan pentingnya kinerja dan kepatuhan pada aturan.
Rencana penguatan pendidikan juga sebelumnya disampaikan dalam konteks kerja sama internasional.
