TAJUKNASIONAL.COM Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf, menanggapi polemik terkait surat Pemerintah Aceh kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meminta bantuan pascabencana.
Ia berharap langkah tersebut tidak dijadikan bahan perdebatan publik yang justru mengalihkan fokus dari upaya penyelamatan dan pemulihan korban bencana.
Menurut Dede, dalam situasi darurat akibat bencana alam, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mencari bantuan dari berbagai pihak, termasuk lembaga internasional.
Kondisi geografis Aceh yang menantang dan akses yang sulit dinilai dapat menghambat distribusi bantuan, sehingga diperlukan berbagai jalur alternatif agar pertolongan bisa segera sampai kepada masyarakat terdampak.
Baca juga: Wujudkan Kepedulian Sosial dan Inklusi Disabilitas, Demokrat Gelar Bulan Bakti
“Dalam kondisi bencana, siapa pun boleh meminta bantuan dari mana saja. Medan yang sulit membuat bantuan tidak mudah masuk, sehingga pemerintah daerah pasti berupaya maksimal untuk mendapatkan dukungan,” ujar Dede Yusuf, Selasa (16/12/2025).
