TAJUKNASIONAL.COM Penetapan Upah Minimal Provinsi (UMP) 2026 menjadi perhatian publik dalam beberapa bulan terakhir.
Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, pemerintah akhirnya merampungkan seluruh kajian terkait penetapan upah tersebut.
Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Airlangga menjelaskan bahwa formula penetapan UMP 2026 pada dasarnya masih sama seperti tahun sebelumnya.
Namun, terdapat perbedaan pada indeks yang digunakan dalam perhitungan.
Hal ini menyesuaikan dengan kebijakan baru, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur mekanisme penetapan upah minimum.
“UMP sudah selesai, formulanya sama. Indeksnya sudah ada, indeksnya berbeda,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025).
Ia menambahkan, perhitungan UMP tetap mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berdasarkan standar ILO serta perkembangan kondisi perekonomian nasional.
Meski pembahasan sudah rampung, pemerintah belum menetapkan tanggal resmi pengumuman UMP 2026.
Airlangga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah masih melakukan sosialisasi sebelum keputusan final dipublikasikan.
“Nanti akan diumumkan pada waktunya,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebutkan bahwa kenaikan upah minimum 2026, termasuk UMK, tidak akan menggunakan satu angka tunggal.
Kenaikan akan bervariasi sesuai kondisi masing-masing daerah.
Pemerintah menargetkan pengumuman UMP dan UMK 2026 dilakukan sebelum 31 Desember 2025.
Di sisi lain, serikat buruh sejak Oktober 2025 telah mengajukan tuntutan kenaikan upah minimum sebesar 8% hingga 10,5%.
Baca juga: Jelang Penetapan UMP 2026, Buruh dan Pengusaha Terbelah Soal Besaran Kenaikan
Berdasarkan estimasi tersebut, perkiraan UMP 2026 di 38 provinsi menunjukkan variasi angka yang menyesuaikan kondisi ekonomi wilayah, mulai dari Aceh hingga Papua Pegunungan.
