TAJUKNASIONAL.COM Anggota DPR RI Sartono Hutomo dari dari Komisi VI Fraksi Partai Demokrat, menyoroti kebijakan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mewajibkan seluruh SPBU swasta membeli bahan bakar minyak (BBM) hanya melalui Pertamina.
Menurutnya, aturan ini berpotensi merugikan iklim usaha dan bertentangan dengan semangat Undang-Undang Migas.
“Harus dikaji lagi secara komprehensif dan mendalam. Perlu kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan,” tegas Sartono dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/9/2025).
SPBU Swasta Terancam Kelangkaan
Sartono menilai, kebijakan satu pintu justru bisa menimbulkan persoalan baru di lapangan. SPBU swasta berisiko mengalami kesulitan pasokan hingga berujung kelangkaan BBM.
Padahal, kata dia, seharusnya pemerintah menjamin distribusi energi berjalan lancar dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
Ia juga menyinggung adanya stigma masyarakat yang menilai kualitas BBM di SPBU swasta lebih baik dibandingkan SPBU Pertamina.
Hal ini, menurutnya, harus menjadi tamparan bagi Pertamina agar mampu meningkatkan kualitas layanan.
“Pertamax misalnya, harus benar-benar menjadi pintu pelayanan Pertamina kepada publik. Kualitasnya harus terjamin, memberikan pengalaman positif, dan harga kompetitif,” ujar Sartono Hutomo.
Baca Juga:Tanggapi Proges Pembangunan IKN, Irwan Fecho: Tahun Ini IKN Fungsional, Kaltim Sangat Siap
Waspadai Monopoli
Politisi Partai Demokrat itu memperingatkan bahwa kebijakan impor BBM satu pintu berpotensi menimbulkan monopoli, baik dalam aspek harga maupun kualitas.
Jika dibiarkan, masyarakat justru bisa menjadi korban dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.
“Pertamina harus hati-hati. Jangan sampai persaingan usaha yang tidak sehat ini malah jadi masalah baru ke depan,” tambahnya.
Karena itu, Sartono mendorong pemerintah agar membuka ruang kompetisi yang sehat antar pelaku usaha.
Dengan begitu, pasokan energi tetap terjamin, harga lebih bersaing, dan kualitas layanan meningkat.
Baca Juga:Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono Desak Tambahan Anggaran Ekonomi Kreatif
Pemerintah Dalih Stabilitas
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyampaikan bahwa kebijakan impor BBM satu pintu melalui Pertamina dimaksudkan untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional.
