TAJUKNASIONAL.COM – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan sistem pembayaran nasional, menyusul sorotan dari Pemerintah Amerika Serikat terhadap kebijakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
“QRIS dan GPN adalah bagian penting dari upaya membangun sistem pembayaran nasional yang inklusif dan efisien. Ini bukan kebijakan yang diskriminatif, tetapi cerminan kedaulatan digital bangsa,” ujar Hanif dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Hanif Dhakiri menyebut bahwa sistem pembayaran merupakan elemen strategis dalam ekosistem ekonomi digital yang tidak boleh didominasi kepentingan asing. Ia mengimbau agar pemerintah tetap membuka ruang diplomasi, namun tetap memegang prinsip kedaulatan nasional secara utuh.
“Kritik dari negara lain, termasuk AS, harus disikapi secara proporsional. Tapi kita tidak boleh ragu mempertahankan hak kedaulatan kita atas sistem digital nasional,” imbuh politisi Fraksi PKB tersebut.
Ia juga menyoroti keberhasilan QRIS yang kini telah menjangkau lebih dari 55 juta pengguna di seluruh Indonesia, serta telah terintegrasi dengan sistem pembayaran lintas negara di kawasan ASEAN. Menurutnya, ini menunjukkan Indonesia mampu bersaing secara global dengan solusi yang berpihak pada kepentingan nasional.
“QRIS bukan hanya alat pembayaran, melainkan simbol kemandirian digital Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik,” kata Hanif.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, menyatakan pihaknya akan mendalami isu tersebut dalam rapat dengan Bank Indonesia mendatang. Ia menilai penting untuk mengkaji lebih lanjut implikasi dari kritik internasional terhadap kebijakan sistem pembayaran domestik.
“Kami akan evaluasi dampak dan manfaatnya lebih lanjut. Yang jelas, kerja sama dengan bank sentral negara lain perlu dijaga dengan prinsip kesetaraan dan kesiapan,” pungkas Puteri.
