Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan komitmennya dalam memajukan pendidikan Indonesia.
Di tengah gencarnya isu pemangkasan anggaran yang digoreng oleh pihak-pihak tertentu, pemerintah dengan tegas memastikan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama.
Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCP), Hasan Nasbi, telah menepis semua isu liar yang menyebutkan bahwa pemotongan anggaran sebesar Rp327 triliun akan berdampak pada layanan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan beasiswa perguruan tinggi.
Faktanya, layanan pendidikan tetap akan berjalan tanpa hambatan, bahkan semakin diperkuat dengan program inovatif seperti makan bergizi gratis (MBG) dan rehabilitasi ribuan sekolah.
Langkah efisiensi anggaran ini bukanlah pemangkasan yang membabi buta, melainkan strategi jitu untuk menghilangkan pemborosan tanpa mengorbankan kebutuhan rakyat.
Hasan Nasbi menegaskan bahwa operasional perguruan tinggi, gaji pegawai, serta beasiswa tetap aman. Artinya, mahasiswa tidak perlu khawatir dengan biaya kuliah karena Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak akan mengalami kenaikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menegaskan bahwa efisiensi ini hanya menyasar pos-pos yang tidak berdampak langsung pada masyarakat, seperti perjalanan dinas, seminar, dan acara seremonial.
Dengan demikian, keuangan negara tetap sehat, sementara rakyat tetap mendapatkan pendidikan berkualitas.
Kini, masyarakat harus lebih cerdas dalam menyaring informasi dan tidak mudah termakan propaganda negatif yang mencoba melemahkan langkah-langkah pemerintah.
Alih-alih mengkhawatirkan sesuatu yang tidak berdasar, sudah saatnya kita mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam membangun generasi emas Indonesia.
Pertanyaannya, apakah kita akan terus skeptis atau mulai percaya bahwa perubahan nyata sedang terjadi?
Oleh Dede Prandana Putra (Pemerhati Sosial-Politik)
