TajukNasional Anggota Komisi V DPR RI, Boyman Harun, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera menuntaskan pembangunan jalan nasional di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Proyek infrastruktur tersebut telah terbengkalai selama lebih dari satu dekade, dan progresnya dinilai terlalu lambat.
Dalam rapat kerja dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR di Gedung DPR RI, Selasa (23/1/2025), Boyman Harun mengkritik lambannya penyelesaian jalan nasional yang menghubungkan Sungai Kelik hingga Kecamatan Tayan.
“Jalan ini sudah dikelola pemerintah pusat selama 10 tahun, tetapi sampai sekarang belum selesai. Tinggal 15 kilometer lagi, tetapi setiap tahun hanya dikerjakan 2 atau 3 kilometer. Kapan selesainya kalau seperti ini?” ujar politisi dari Fraksi PAN itu dengan nada kecewa.
Keluhan Masyarakat dan Dampak Ekonomi
Boyman, yang berasal dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat II, mengungkapkan bahwa masyarakat setempat merasa frustasi dengan lambatnya pembangunan tersebut. Menurutnya, buruknya kondisi jalan tidak hanya memengaruhi mobilitas warga tetapi juga menghambat pengembangan ekonomi lokal, terutama di sektor perkebunan dan pertambangan.
“Kalau jalannya tidak memadai, bagaimana masyarakat bisa mengangkut hasil panen atau tambang ke kota? Sebagus apa pun rencana pembangunan ekonomi, semua itu sia-sia jika infrastruktur dasarnya tidak ada,” jelas Boyman.
Ia menambahkan bahwa kondisi ini juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap peran wakil rakyat. “Warga bilang ke saya, ‘Percuma saja ada Pak Boy di Komisi V, jalan nasional 10 tahun nggak selesai-selesai.’ Ini menunjukkan betapa pentingnya penyelesaian jalan ini bagi mereka,” tuturnya.
Progres Jembatan Rampung, Fokus ke Jalan Nasional
Boyman menyampaikan bahwa meskipun 11 jembatan nasional di wilayah tersebut telah selesai dibangun, ruas jalan yang menghubungkan kawasan itu masih jauh dari memadai.
“Jembatannya sudah selesai, tapi kalau jalannya tidak dikerjakan, jembatan itu jadi tidak optimal. Jalan dari Sungai Kelik ke Tayan harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Ia meminta Dirjen Bina Marga untuk segera meninjau kondisi jalan tersebut dan memprioritaskan percepatan pembangunannya. “Bina Marga harus turun langsung melihat situasi ini. Jalan ini sangat vital bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” imbuh Boyman.
Boyman mendesak pemerintah memberikan perhatian serius terhadap infrastruktur dasar di Kalimantan Barat, mengingat jalan nasional ini menjadi urat nadi transportasi dan logistik di wilayah tersebut.
“Kami orang Kalimantan belum bicara soal jalan tol atau rel kereta api. Kami hanya meminta jalan nasional ini segera diselesaikan. Itu saja yang kami harapkan,” pungkasnya.
Dengan percepatan pembangunan, Boyman berharap mobilitas masyarakat akan meningkat dan potensi ekonomi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.
