TajukNasional Presiden Prabowo Subianto meminta kajian ulang terhadap desain pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya untuk lembaga yudikatif dan legislatif.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, setelah rapat terbatas dengan Presiden pada Selasa (21/1).
Menurut Basuki, kajian ulang ini akan dilakukan terhadap desain yang sebelumnya telah disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Keputusan tersebut diambil setelah Prabowo menegaskan bahwa IKN akan menjadi ibu kota politik Indonesia.
Basuki menjelaskan bahwa Presiden menginginkan penyelesaian ekosistem yudikatif dan legislatif di IKN, termasuk kantor-kantor dan hunian untuk kedua lembaga tersebut.
“Presiden menargetkan IKN akan menjadi ibu kota politik pada 2028. Kami diminta untuk memastikan penyelesaian ekosistem yudikatif dan legislatif, serta infrastruktur pendukung lainnya,” ujar Basuki dalam konferensi pers yang diadakan pada Rabu (22/1).
Lebih lanjut, Basuki menambahkan bahwa tim desain khusus akan dibentuk bersama dengan Kementerian PUPR dan IKN.
Tim ini akan langsung diarahkan oleh Presiden Prabowo untuk memastikan kesesuaian desain dengan visi ibu kota politik Indonesia di masa depan.
Untuk mewujudkan target tersebut, Basuki mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp48,8 triliun akan dialokasikan dari APBN untuk menyelesaikan pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, serta infrastruktur pendukungnya.
Dana tersebut juga mencakup biaya pemeliharaan dan pengelolaan prasarana yang telah dibangun pada tahap awal.
“Presiden telah menyetujui anggaran ini untuk mempercepat penyelesaian IKN,” tutup Basuki.
