TajukNasional Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi apresiasi pemerintah berikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat atas rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada Januari 2025.
Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus diimbangi dengan prinsip keadilan agar tidak memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku usaha kecil.
“Kenaikan PPN ini berpotensi menekan daya beli masyarakat. Saya mengapresiasi inisiatif pemerintah untuk memberikan stimulus, seperti insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP), bantuan pangan, subsidi listrik, serta dukungan bagi UMKM. Namun, perlu dipastikan bahwa kebijakan ini benar-benar tepat sasaran dan membantu masyarakat yang paling terdampak,” ujar Fathi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/12/2024).
Fathi juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan berbagai insentif, termasuk diskon PPN untuk sektor properti, kendaraan listrik, serta bantuan bagi pekerja yang terkena PHK. Ia menekankan perlunya koordinasi yang solid antarinstansi untuk memastikan program ini berjalan tanpa hambatan.
“Kita harus menghindari kendala birokrasi yang dapat memperlambat penyaluran manfaat bagi masyarakat. Efisiensi pelaksanaan adalah kunci agar program ini dapat dirasakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.
Terkait dukungan kepada UMKM, Fathi menyambut baik perpanjangan tarif PPh final 0,5% dan pembebasan PPh bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun. Ia menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada pelaku UMKM agar mereka memahami dan memanfaatkan insentif yang diberikan.
“UMKM adalah penggerak utama ekonomi kita. Kebijakan ini harus menjadi dorongan bagi mereka tidak hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk berkembang lebih kuat. Pemerintah perlu memastikan bahwa dukungan ini berdampak nyata bagi pelaku UMKM,” ujar politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Sebagai bagian dari Komisi XI yang mengawasi bidang keuangan dan ekonomi, Fathi menegaskan bahwa setiap kebijakan fiskal harus menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan negara dan perlindungan ekonomi bagi masyarakat.
“Kami akan terus mengawal kebijakan ini agar tetap berpihak pada masyarakat kecil. Jangan sampai kenaikan PPN malah menambah beban rakyat dan menurunkan daya saing pelaku usaha,” katanya.
Fathi juga mendorong pemerintah untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan berbagai pihak, termasuk DPR dan masyarakat, guna memastikan kebijakan ini diterapkan secara bijak dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
