TajukNasional Kepala BPOKK Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa keputusan terkait jatah menteri dalam kabinet pemerintahan mendatang sepenuhnya diserahkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Herman menyatakan bahwa partainya tidak akan ikut campur dalam menentukan siapa yang akan menjabat sebagai menteri dari partai koalisi Indonesia Maju (KIM), termasuk wacana mengenai jatah 3-4 posisi menteri yang dikabarkan akan diberikan kepada Demokrat.
“Kami di Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Kami tidak ingin mengganggu pertimbangan beliau sebagai presiden dalam menentukan jumlah, kriteria, dan portofolio menteri. Pada akhirnya, kami akan menunggu apa yang akan diumumkan oleh presiden pada waktunya,” kata Herman Khaeron saat ditemui usai menerima penghargaan dari Perpustakaan Nasional di Jakarta, Rabu (18/9).
Herman menegaskan bahwa penentuan susunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Dengan demikian, Prabowo memiliki wewenang penuh untuk menentukan siapa saja yang akan duduk di kursi kementerian, serta berapa jumlah menteri yang akan dilibatkan dalam pemerintahannya.
“Kita tahu, dalam revisi UU Kementerian sudah jelas bahwa jumlah kementerian dan siapa yang memimpinnya sepenuhnya adalah kewenangan presiden. Tentu saja, kabinet ini harus efektif, bekerja untuk kepentingan rakyat, dan memiliki target yang jelas. Pada akhirnya, kami berharap dapat membantu mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur,” tegas Herman.
Partai Demokrat juga mendukung penuh langkah Prabowo untuk membentuk zaken kabinet, yaitu kabinet yang diisi oleh orang-orang profesional yang tidak hanya berasal dari kalangan partai politik. Menurut Herman, zaken kabinet ini penting untuk memastikan efektivitas pemerintahan dalam menjalankan program-program prioritas dan visi Prabowo-Gibran.
“Kami sangat mendukung ide tentang zaken kabinet. Kabinet yang profesional ini tentu akan lebih efektif dalam menjalankan program-program utama yang telah direncanakan oleh Prabowo-Gibran, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional,” kata Herman.
Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa Partai Demokrat juga menyerahkan proses pemilihan calon menteri kepada Ketua Majelis Tinggi Partai, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Keduanya akan memutuskan nama-nama kader Demokrat yang layak diusulkan untuk mengisi posisi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran.
“Untuk soal nama-nama calon menteri dari Demokrat, tentu yang berwenang untuk itu adalah Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Umum Partai. Pengambilan keputusan tertinggi ada di tangan mereka, jadi lebih baik ditanyakan langsung kepada mereka,” ujar Herman mengakhiri keterangannya.
Dengan sikap Demokrat yang menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo, hal ini menunjukkan bahwa partai tersebut menghormati hak prerogatif presiden terpilih dalam menyusun kabinet. Di sisi lain, mereka juga berharap agar kabinet mendatang bisa bekerja dengan efektif dan fokus pada upaya membangun Indonesia yang lebih baik.
Pestapora politik di Jakarta terus memanas menjelang pengumuman resmi susunan kabinet oleh Prabowo, dan langkah Demokrat untuk mendukung penuh proses tersebut menjadi sinyal kuat akan solidnya koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam menghadapi tantangan ke depan.
