TajukPolitik – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung jabatan menteri yang menjadi rebutan banyak pihak. Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih.
“Tidak ada rebutan jabatan menteri, seperti Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada presiden sebagai pemilik hak prerogatif,” kata Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Sabtu (25/5).
Herman menjelaskan bahwa Prabowo sedang fokus menyusun portofolio kementerian yang efektif agar dapat menjalankan program dan kebijakan untuk masyarakat ke depan.
“Kami yakin bahwa Pak Prabowo juga sedang fokus menyusun portofolio kementerian yang efektif ke depan, agar bisa menjalankan program dan sukses membangun negeri serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan bagi rakyat,” ucapnya.
Megawati membahas perihal rebutan menteri itu dalam Rakernas ke-V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5). Megawati menyebut ada kepentingan dari satu pihak ke pihak lain terkait hal ini.
“Sembilan tahun telah dilalui dengan berbagai dinamika politik, begitu banyak tarik-menarik kepentingan terjadi, bahkan jabatan menteri pun, yang ibu dengar nih, sekarang ini sudah mulai woah… pada rebutan deh,” ujar Megawati dalam pidato politiknya.
Dia mengatakan saat menghadapi krisis dari segala bidang, dirinya justru lebih memilih untuk merampingkan jumlah menteri di kabinet. Sikap itu diambil sebagai bentuk profesionalitas.
“Ketika menghadapi krisis multidimensi saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping, dengan jumlah menteri 33 tapi bersifat apa, zaken kabinet. Kabinetnya yang profesional,” ujar Megawati.
Herman menambahkan bahwa Demokrat mendukung langkah Prabowo dalam membentuk kabinet yang mampu mengatasi tantangan dan krisis yang ada. Mereka percaya bahwa kabinet yang dipimpin oleh Prabowo akan berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara.
Partai Demokrat menegaskan kembali komitmen mereka untuk bekerja sama dengan presiden terpilih dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Mereka berharap agar tidak ada spekulasi atau kesalahpahaman mengenai pembagian jabatan menteri, karena keputusan sepenuhnya berada di tangan presiden terpilih sesuai dengan hak prerogatifnya.
Dengan demikian, Demokrat menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung pemerintahan yang efektif dan efisien demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
