TajukPolitik – Deputi Bakomstra DPP Partai Demokrat, Ricky Kurniawan menanggapi sorotan media dunia yang perkirakan pemidahan Ibukota Indonesia ke IKN Nusantara akan mengalami banyak kesulitan bahkan sulit terwujud.
Politisi Demokrat tersebut mengingatakan pemerintah jangan sampai IKN menjadi kota ghaib karena sulit terwujud.
“Jangan sampai menjadi Kota Ghaib seperti halnya mobil ghoib yg hingga kini ora jelas,” ujarnya dalam akun twitter pribadinya yang dikutip tajuknasional.com, Rabu (30/8).
Seperti diketahui Keputusan Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sorotan media dunia. Berbagai kesulitan di balik pemindahan besar-besaran itu menjadi sorotan.
CNBC International pada Minggu (27/8/2023) menuliskan dalam judulnya bahwa langkah pemindahan itu ‘tidak akan semudah’ yang diperkirakan. Media asal Amerika Serikat (AS) melaporkan bahwa kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru.
“Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana,” kata peneliti utama Bidang Sosial Budaya di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Melinda Martinus, kepada CNBC.
Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Diketahui, pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar US$ 35 miliar, namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang dibutuhkan.
“Pemerintahan Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing, namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut, dan hal ini dapat semakin menggagalkan kemajuan,” kata beberapa analis.
Ekonom di Maybank Investment, Ju Ye Lee, mengatakan bahwa ada langkah konkret yang perlu dilakukan pemerintah dalam menarik investasi yang lebih besar menuju IKN.
“Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80% investasi asing kecuali pemerintah dapat memberikan bukti kelayakan Nusantara dan jaminan bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut bahkan jika pemerintahan baru mulai menjabat tahun depan,” paparnya.
“Anggaran infrastruktur negara ini telah menurun sejak tahun 2017 ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8% PDB, namun turun menjadi 1,9% PDB tahun lalu,” menurut laporan Maybank.
Bruno Lanvin, presiden Smart City Observatory di IMD Business School, mengatakan investor dari Asia-Pasifik perlu mengambil inisiatif dalam berinvestasi di IKN. Pasalnya, Asia-Pasifik merupakan wilayah yang menonjol, sehingga bila investor dari wilayah itu telah masuk, investor dari area lain akan mengikuti.
“Investor itu seperti domba, mereka suka pergi ke manapun orang lain pergi,” kata Lanvin.
“Ini adalah keputusan sektor publik dan merupakan sesuatu yang telah diumumkan oleh presiden, jadi setidaknya mereka yang membicarakannya harus menaruh uang mereka di mulut mereka,” tambahnya.
