Tajukpolitik – Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menilai PDIP harus pecat Jokowi dan bertindak adil pada semua kader.
Hal tersebut ia sampaikan untuk menanggapi pemecatan Budiman Sudjatmiko dengan alasan membangkang kepada perintah partai.
Saiful menyebut, jika memang itu yang mejadi alasan PDIP, maka hal serupa perlu diterapkan kepada Presiden Jokowi yang memberikan panggung dan ruang untuk Prabowo. Untuk itu, PDIP harus pecat Jokowi.
Menurutnya, pembangkangan yang dilakukan kader-kader PDIP tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab, tampak seperti ada fenomena ketidakpuasan kader terhadap apa yang menjadi harapan dan keinginannya.
“Sehingga mereka terpaksa harus melakukan perlawanan terhadap kebijakan partai yang tidak sesuai dengan aspirasinya,” kata Saiful.
Saiful menyebut ada kebuntuan dan ketersumbatan aspirasi, sehingga banyak dari kader-kader yang melakukan perlawanan terhadap kebijakan partai. Hal itu tidak hanya tampak pada diri Budiman Sudjatmiko, tapi juga Presiden Jokowi.
“Dia (Jokowi) masih memberikan ruang kepada Prabowo, bahkan seakan memberikan panggung dan ruang kepadanya untuk menggunakan atribut serta nama Jokowi dalam berbagai kesempatan,” ungkap Saiful.
Untuk itu, tegas Saiful, jika ingin dinilai secara objektif, maka PDIP harusnya memberikan sanksi tegas kepada Jokowi karena masih memberikan ruang kepada Prabowo untuk membawa-bawa namanya sebagai presiden yang sekaligus kader PDIP.
“Jadu tidak hanya Budiman, saya kira jika PDIP objektif melakukan pemecatan, Jokowi pun saya kira sangat layak dipecat dari kader partai,” tutup Saiful.
Untuk diketahui, Budiman Sudjatmiko dipecat oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, setelah ia terang-terangan mendukung Prabowo Subianto sebagai Bacapres dengan membentuk relawan pemenangan. Padahal, PDIP telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai Bacapres.
