Wapres Gibran Respons Laporan Pandji Pragiwaksono ke Polisi
Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memberikan respons terkait laporan terhadap komika Pandji Pragiwaksono yang dilaporkan ke kepolisian akibat materi stand up comedy berjudul Mens Rea. Kasus ini menjadi perhatian publik karena memicu perdebatan luas mengenai batasan kritik, kebebasan berekspresi, serta penggunaan jalur hukum terhadap karya seni.
Dalam pernyataannya, Gibran menilai bahwa kritik yang disampaikan melalui seni, termasuk stand up comedy, merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, kritik dan evaluasi seharusnya tidak serta-merta dibawa ke ranah hukum, selama tidak mengandung unsur yang jelas melanggar hukum.
Pernyataan Wapres Gibran ini muncul di tengah polemik publik setelah Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi oleh pihak tertentu yang menilai materi Mens Rea bersifat sensitif. Laporan tersebut kemudian memicu reaksi beragam dari masyarakat, seniman, hingga pegiat kebebasan berekspresi yang menilai pelaporan ini berpotensi mengancam ruang kritik publik.
Gibran Rakabuming Raka secara santai menanggapi polemik tersebut. Ia menyampaikan bahwa kritik merupakan bagian dari proses demokrasi dan harus disikapi secara dewasa. “Enggak usah lapor-laporlah. Kritik dan evaluasi itu hal yang biasa,” ujar Gibran, sebagaimana dikutip dari berbagai sumber.
Respons Gibran ini dinilai mencerminkan sikap pemerintah yang lebih terbuka terhadap kritik dan ekspresi seni. Banyak pihak melihat pernyataan tersebut sebagai sinyal bahwa ruang berekspresi seharusnya dijaga, terutama bagi seniman yang menyampaikan kritik sosial melalui karya kreatif.
Kasus laporan terhadap Pandji Pragiwaksono juga membuka kembali diskusi publik mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan sensitivitas hukum. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa seni, termasuk komedi, sering kali menggunakan satire dan hiperbola untuk menyampaikan pesan kritis. Dalam konteks ini, membawa karya seni ke ranah hukum dinilai berpotensi menimbulkan efek jera bagi pelaku seni.
Di sisi lain, ada pula pandangan yang menyebut bahwa kebebasan berekspresi tetap memiliki batas, terutama jika menyentuh isu yang dianggap sensitif oleh kelompok tertentu. Namun, pernyataan Gibran menegaskan bahwa tidak semua kritik perlu disikapi dengan pelaporan hukum, melainkan bisa dijawab melalui dialog dan diskusi terbuka.
Polemik laporan terhadap Pandji Pragiwaksono menjadi cerminan tantangan demokrasi di era keterbukaan informasi. Media sosial mempercepat penyebaran opini dan reaksi publik, sehingga setiap peristiwa cepat menjadi konsumsi nasional. Dalam situasi ini, sikap para pemimpin negara menjadi penting sebagai penyeimbang suasana.
Baca Juga: KUHP Baru Berlaku, Menteri HAM Pastikan Pasal Presiden Tak Membungkam Kritik
Dengan responsnya, Wapres Gibran menegaskan bahwa pemerintah menghargai kritik sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Ia mendorong masyarakat untuk lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan pendapat, termasuk kritik yang disampaikan melalui seni dan budaya.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa kebebasan berekspresi masih memiliki tempat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dialog, kritik, dan evaluasi diharapkan menjadi sarana memperbaiki kualitas demokrasi, bukan justru dibatasi melalui pendekatan hukum yang berlebihan.
