Pada tanggal 3 Juni 2025, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menghadiri panggilan Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam proses klarifikasi terkait Skandal Chromebook Rp9,9 Triliun. Kasus ini mencuat akibat dugaan markup harga dan ketidaksesuaian spesifikasi dalam pengadaan 284.000 unit Chromebook untuk sekolah-sekolah di Indonesia.
Kronologi Skandal Chromebook Rp9,9 Triliun
Proyek bernilai total Rp9,9 triliun, didanai melalui Dana BOS dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pengadaan ini mencakup distribusi 284.000 Chromebook ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
Dugaan pelanggaran:
Terjadi markup harga yang signifikan.
Spesifikasi teknis perangkat tidak sesuai dengan dokumen pengadaan.
Pihak Kemendikbudristek menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum. Kejaksaan Agung menyelidiki potensi kerugian negara dari proyek besar ini.
Klarifikasi Nadiem Makarim di Kejaksaan Agung
Dalam klarifikasinya di hadapan penyidik, Nadiem menyatakan:
“Saya sangat menghormati proses hukum dan siap memberikan klarifikasi kapan pun dibutuhkan oleh pihak Kejaksaan Agung. Saya percaya transparansi dan keadilan harus ditegakkan.”
Ia menegaskan dukungannya terhadap proses penegakan hukum dan menyatakan tidak akan menghalangi penyelidikan.
Dampak dan Tanggapan Publik
Publik menyuarakan keprihatinan atas dugaan korupsi dalam pengadaan perangkat pendidikan. Berbagai pihak, termasuk LSM dan pemerhati pendidikan, mendorong keterbukaan data serta audit menyeluruh terhadap pengadaan serupa.
Tuntutan masyarakat mencakup:
Transparansi hasil audit proyek.
Penindakan tegas jika ditemukan pelanggaran hukum.
Perbaikan sistem pengadaan barang negara di sektor pendidikan.
Baca Juga: Bongkar Skandal! Korupsi Pengadaan Chromebook Rp9,9 Triliun Diselidiki Kejagung
Kesimpulan
Skandal Chromebook Rp9,9 Triliun menjadi perhatian nasional. Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan mampu mengungkap kebenaran serta memastikan penggunaan anggaran pendidikan berjalan transparan, efisien, dan akuntabel.
