Dugaan Korupsi Proyek Whoosh: Herman Khaeron Dorong KPK Usut Tuntas Skandal Anggaran BUMN
Proyek Kereta Cepat Whoosh, yang menjadi salah satu kebanggaan infrastruktur nasional, kini tengah disorot publik setelah mencuat dugaan adanya markup anggaran dan potensi korupsi di dalam pelaksanaannya.
Isu ini semakin menguat setelah anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyampaikan pandangan kritisnya dalam acara Indonesia Kita di GarudaTV pada Rabu, 29 Oktober 2025.
Proyek Strategis Nasional yang Sarat Kontroversi
Whoosh (Jakarta–Bandung High-Speed Railway) merupakan proyek ambisius hasil kerja sama antara pemerintah Indonesia dan konsorsium beberapa BUMN, seperti PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Namun, di balik pencapaian teknologinya, proyek ini kerap menuai polemik, terutama terkait pembengkakan biaya (cost overrun) dan transparansi keuangan.
Herman Khaeron menegaskan bahwa proyek sebesar ini harus dijalankan dengan akuntabilitas dan pengawasan ketat, mengingat dana yang digunakan bersumber dari keuangan publik dan BUMN.
“Proyek ini hasil kerja bersama beberapa BUMN, sehingga tanggung jawab dan pengawasannya harus jelas. KPK perlu menelusuri baik pelaksana maupun pihak yang menginisiasi proyek,” ujar Herman.
Dorongan Pengusutan oleh KPK
Menurut Herman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bergerak cepat dan tegas dalam menyelidiki dugaan korupsi di proyek Whoosh.
Ia menilai penting untuk menelusuri seluruh rantai pelaksana proyek, mulai dari pihak perencana, pengawas, hingga pelaksana lapangan yang berpotensi melakukan markup atau penyalahgunaan wewenang.
“KPK perlu menelusuri pelaksana proyek maupun pihak yang memiliki ambisi dan inisiatif membuat proyek ini,” katanya.
Dengan langkah investigatif menyeluruh, publik diharapkan dapat memperoleh kejelasan mengenai besaran biaya riil dan penggunaan dana negara.
Audit Menyeluruh untuk Tekan Biaya Operasional
Herman juga menyoroti bahwa biaya operasional proyek Whoosh sebenarnya bisa ditekan bila dilakukan audit menyeluruh dan efisien.
Menurutnya, angka pembengkakan biaya yang sebelumnya terlihat selangit dapat dikendalikan apabila sistem pengawasan diperkuat sejak awal.
Audit yang transparan tidak hanya membantu menekan biaya, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proyek strategis nasional (PSN).
Isu Utang dan Beban Keuangan Negara
Selain dugaan korupsi, isu lain yang disoroti Herman adalah utang besar yang ditanggung BUMN akibat proyek Whoosh.
Utang tersebut dikhawatirkan menjadi beban finansial jangka panjang bagi keuangan negara jika tidak segera dikelola dengan baik.
Ia mendorong adanya diskusi terbuka dan solusi komprehensif, termasuk kemungkinan restrukturisasi pembiayaan agar BUMN tidak terus terbebani.
“Pembiayaan proyek besar seperti ini perlu dikaji ulang agar tidak membebani BUMN dan APBN,” tegas Herman.
Konteks Politik dan Pengawasan DPR
Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi urusan BUMN, Herman Khaeron menilai peran legislatif sangat penting dalam mengawasi proyek strategis nasional (PSN).
Ia juga menegaskan bahwa DPR siap mendukung penguatan peran KPK dalam menindaklanjuti hasil audit dan temuan lapangan.
Langkah ini diharapkan dapat mencegah reputasi buruk proyek infrastruktur nasional yang semestinya menjadi simbol kemajuan, bukan polemik.
Dampak Terhadap Persepsi Publik
Munculnya isu dugaan korupsi pada proyek Whoosh tentu menimbulkan kekhawatiran masyarakat.
Proyek yang semula menjadi kebanggaan nasional kini harus menghadapi ujian transparansi dan integritas.
Namun, dengan adanya dorongan politik untuk pengusutan tuntas, publik kembali memiliki harapan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap potensi pelanggaran hukum di tubuh BUMN.
Solusi dan Rekomendasi untuk Pemerintah
Herman Khaeron mengusulkan beberapa langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola proyek besar seperti Whoosh:
Audit forensik keuangan dan proyek.
Transparansi kontrak kerja sama antar BUMN dan mitra asing.
Revisi model pembiayaan agar lebih efisien.
Penguatan pengawasan internal di setiap tahap proyek.
Dengan langkah-langkah ini, proyek serupa di masa depan bisa berjalan lebih efisien, transparan, dan bebas korupsi.
Pentingnya Akuntabilitas BUMN
Kasus Whoosh menjadi cermin penting bagi tata kelola BUMN di Indonesia.
Sebagai pelaksana proyek infrastruktur strategis, BUMN dituntut tidak hanya efisien, tetapi juga bebas dari praktik penyimpangan dan kepentingan politik.
Dukungan dari DPR dan masyarakat sipil akan menjadi dorongan besar untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat sasaran.
Dugaan korupsi proyek Whoosh membuka kembali diskusi besar tentang akuntabilitas dan integritas proyek nasional.
Seruan dari Herman Khaeron agar KPK mengusut tuntas kasus ini merupakan langkah penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap BUMN dan pemerintah.
Audit menyeluruh, transparansi data, dan pengawasan publik menjadi kunci utama agar proyek strategis seperti Whoosh tidak hanya cepat, tetapi juga bersih dan efisien.
FAQ: Dugaan Korupsi Proyek Whoosh
1. Apa yang dimaksud dengan proyek Whoosh?
Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung hasil kerja sama BUMN Indonesia dan China.
2. Mengapa muncul dugaan korupsi dalam proyek Whoosh?
Karena adanya indikasi markup biaya dan pembengkakan anggaran yang tidak transparan.
3. Siapa yang meminta pengusutan kasus ini?
Herman Khaeron, anggota Komisi VI DPR RI, mendorong KPK untuk melakukan investigasi menyeluruh.
4. Apakah proyek ini sudah diaudit?
Audit sedang berjalan dan diharapkan dapat menekan biaya operasional yang membengkak.
5. Apa dampak finansial proyek Whoosh bagi BUMN?
Meningkatnya beban utang dan potensi risiko terhadap keuangan negara.
6. Apa solusi yang diusulkan DPR?
Audit forensik, transparansi kontrak, dan restrukturisasi pembiayaan untuk mengurangi beban finansial.
