TAJUKNASIONAL.COM Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Bambang Purwanto, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait maraknya bencana banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah daerah.
Menurut Bambang, peristiwa tersebut menjadi bukti kegagalan Kementerian Kehutanan dalam menerjemahkan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga hutan secara tegas dan berani.
Bambang mengingatkan bahwa sejak awal masa pemerintahan, Presiden Prabowo telah menekankan kepada Menteri Kehutanan agar menjaga hutan dengan penuh tanggung jawab.
Arahan tersebut, kata dia, seharusnya dipahami sebagai peringatan dini akan potensi bahaya ekologis yang mengintai.
“Perintah Prabowo ke Menhut Raja Juli seperti sudah memahami adanya bahaya ekologis. Sayangnya, Menhut lambat menerjemahkan perintah. Akibatnya nggak mampu pula melakukan antisipasi,” ujar Bambang dalam keterangannya, Sabtu (13/12/2025).
Baca Juga: Soal Koalisi Permanen, Demokrat: Kita Sudah Permanen di Hati Dukung Pemerintahan Prabowo!
Ia menilai, belum genap satu tahun pemerintahan berjalan, publik justru dihadapkan pada bencana mematikan dengan daya rusak luar biasa.
Banjir bandang dan longsor yang terjadi, menurut Bambang, tidak bisa dilepaskan dari praktik pembabatan hutan yang masif akibat ketamakan dan keserakahan manusia.
Lebih jauh, Bambang menyebut Raja Juli Antoni telah lalai dalam menerapkan prinsip mitigasi dan pengelolaan hutan yang hati-hati.
Padahal, perintah Presiden untuk “jaga hutan dan harus berani” semestinya menjadi dasar kuat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi hutan nasional.
“Bahwa ada bahaya yang harus segera ditangani. Mestinya Menhut evaluasi kondisi hutan secara menyeluruh dan lengkap atau memotret utuh kondisi hutan saat ini sebagai bahan memutuskan langkah-langkah strategis,” tegasnya.
Ia juga menyoroti fakta di lapangan saat banjir bandang terjadi, di mana banyak kayu hanyut, mulai dari log berukuran besar hingga ranting kecil.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi indikator kuat bahwa hutan telah dibabat habis tanpa pengawasan yang memadai.
“Sama halnya dengan penggundulan hutan yang tak termonitor oleh Kemenhut. Padahal melalui citra satelit, terlihat semua kondisi hutan secara detail setiap saat, asal cuaca cerah dari ruangan kerja di Jakarta,” kata Bambang.
Menurutnya, tidak ada alasan bagi Kementerian Kehutanan untuk mengklaim keterbatasan pengawasan, mengingat teknologi pemantauan hutan kini tersedia dengan biaya relatif kecil.
