Selain menangkap sejumlah individu, aparat juga melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas di sekitar lokasi, termasuk pedagang sapi kurban dan pekerja warung makan. Para pedagang diminta menunjukkan identitas diri untuk keperluan pendataan. Meski begitu, polisi memastikan pendekatan dilakukan secara persuasif.
“Ibu jangan khawatir ya, ini hanya pendataan,” ujar salah seorang petugas saat memeriksa pedagang sapi.
Setelah pendataan selesai, aparat meminta agar seluruh aktivitas jual beli di sekitar area dihentikan sementara guna kelancaran proses penertiban.
Dalam operasi tersebut, polisi bersama Satpol PP Tangerang Selatan juga menurunkan atribut GRIB Jaya dan memeriksa posko yang telah dibangun di atas lahan tersebut. Posko yang didirikan secara permanen akhirnya dibongkar dengan alat berat.
Sebagai langkah pengamanan tambahan, BMKG menurunkan 25 personel satuan pengamanan internal untuk mendukung aparat di lapangan.
Sebelumnya, BMKG telah secara resmi melaporkan dugaan pendudukan aset negara seluas 127.780 meter persegi itu ke Polda Metro Jaya. Dalam laporan bernomor e.T/PL.04.00/001/KB/V/2025, BMKG meminta bantuan pengamanan untuk menghentikan aktivitas ilegal di atas lahan yang sah dimiliki negara berdasarkan sertifikat resmi.
Plt. Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Akhmad Taufan Maulana, menjelaskan bahwa aktivitas oknum di lokasi telah menghambat pembangunan Gedung Arsip Nasional BMKG yang mulai dibangun sejak November 2023.
Menurutnya, para pekerja proyek sebelumnya dipaksa menghentikan pekerjaan, alat berat dikeluarkan, dan papan proyek ditutup dengan klaim bahwa lahan tersebut milik ahli waris.
“Kami hanya ingin memastikan bahwa pembangunan dan aset negara tidak terganggu oleh kepentingan pribadi yang tidak memiliki dasar hukum,” kata Taufan.
Dengan penertiban ini, BMKG berharap proyek pembangunan bisa kembali berjalan dan keamanan lahan negara dapat dijaga secara berkelanjutan.
