Pada April 2024, praktik yang sebelumnya berlangsung di lantai 3 kantor Kominfo dipindah ke lantai 8, setelah mendapat persetujuan dari Budi Arie dalam sebuah pertemuan di rumah dinasnya di kawasan Widya Chandra.
Dalam pengakuan terdakwa, pembagian keuntungan disepakati sebesar 50 persen untuk Budi Arie, 30 persen untuk Zulkarnaen, dan 20 persen untuk Adhi. Total dana yang mengalir dari pengamanan sekitar 3.900 situs judi online disebut mencapai lebih dari Rp48 miliar, sebagian besar diduga mengalir melalui kode sandi seperti “Bagi PM” (Bagian Menteri).
Menanggapi tuduhan tersebut, Budi Arie menepis semua keterlibatan. Ia menyebut tuduhan pembagian keuntungan 50 persen sebagai fitnah yang tak berdasar.
“Saya tidak pernah minta, tidak pernah menerima, dan tidak pernah terlibat. Itu semua fitnah dari orang-orang yang ingin menjatuhkan saya secara politik,” katanya dalam sebuah podcast pada 22 Mei 2025.
Ia menduga namanya sengaja dicatut oleh pelaku untuk memperkuat posisi mereka, dan menyebut framing ini sebagai upaya membalikkan perannya yang selama ini aktif memberantas judi online.
Hari Purwanto menyayangkan lambannya proses hukum terhadap Budi Arie, bahkan menyindir slogan Polri PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) sebagai sekadar jargon bila kasus ini tak kunjung ditindak tegas.
“Jangan sampai publik menilai PRESISI berubah jadi ‘Pro Rezim Sistem Judi Online’ kalau kasus ini tidak jelas arah penanganannya,” ujar Hari.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa penyidik membuka kemungkinan untuk memeriksa kembali Budi Arie.
“Sudah pernah diperiksa, nanti kita lihat apakah ada kebutuhan pemeriksaan ulang sesuai petunjuk hakim,” kata Sigit di Jakarta, 20 Mei 2025.
Polri disebut masih menunggu perkembangan dari proses persidangan yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
