TAJUKNASIONAL.COM – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi, mengungkapkan pandangannya terkait debat panjang sistem pemilu terbuka dan tertutup.
Dalam pemaparannya pada Proklamasi Democracy Forum di DPP Partai Demokrat, Senin (19/05/2025), Burhanudin menegaskan bahwa sistem proporsional terbuka yang diterapkan sejak 2009 memiliki sejumlah keunggulan, namun juga menimbulkan persoalan serius terkait dominasi pengusaha dan menyempitnya ruang bagi kader partai serta aktivis.
“Secara substantif, pemilu terbuka memungkinkan anggota DPR mengambil keputusan yang lebih mencerminkan kehendak pemilih. Isu-isu seperti subsidi BBM dan upah minimum menunjukkan adanya kongruensi antara kepentingan publik dan kebijakan parlemen,” ujar Burhanudin.
Ia juga mencatat kemajuan dalam representasi deskriptif sejak diterapkannya sistem terbuka.
“Ada peningkatan proporsi anggota DPR perempuan, keragaman etnis, dan keberagaman agama. Ini adalah sisi positif yang patut diapresiasi,” jelasnya.
Baca juga: Nilai UU Pemilu Saat Ini Compang-camping, Perludem Usul Indonesia Gunakan Sistem Pemilu Campuran
