TAJUKNASIONAL.COM — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyoroti situasi Pilkada Barito Utara yang kembali mengalami kekisruhan pasca Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi kedua pasangan calon yang berlaga dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU). Ia menilai perlu ada langkah politik yang tegas agar persoalan serupa tak terus berulang.
Pernyataan itu disampaikan Herman dalam forum diskusi Proklamasi Democracy Forum yang digelar di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (19/5), dengan tema pembahasan seputar Revisi Undang-Undang Pemilu.
“Ini contoh nyata bagaimana PSU bukan menjadi solusi akhir. Di Barito Utara, setelah PSU justru dua paslon dibatalkan. Ini mencerminkan ketidakpastian hukum dan proses politik yang belum matang,” kata Herman.
Menurutnya, kondisi seperti ini tidak hanya berdampak pada efisiensi anggaran, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap demokrasi elektoral. “Kita butuh keputusan politik jangka panjang agar pilkada benar-benar menjamin kesempatan yang adil dan berintegritas bagi semua peserta,” tambahnya.
Diskusi tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber, seperti Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, serta pengamat pemilu dari Perludem, Titi Anggraini.
