TajukPolitik – Pengamat politik Ujang Komaruddin menyayangkan pernyataan TPN Ganjar-Mahud serta calon wakil presiden nomor urut 1 yaitu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) harus disetop menjelang Pilpres 2024.
Ujang mengatakan bansos sendiri disalurkan rutin oleh pemerintah setiap tahun dan tidak ada hubungannya dengan pilpres.
“Dalam konteks itu, sejatinya bansos terjadi setiap tahun. Oleh karena itu, kalau kita dudukkan perkaranya maka bansos itu sangat dibutuhkan masyarakat miskin bahkan yang kemarin terdampak oleh pandemi,” ujar Ujang kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/1)
Adapun, seandainya penyaluran bansos ditiadakan seperti yang diutarakan oleh TPN Ganjar-Mahfud maupun Cak Imin, hal ini justru akan membuat masyarakat miskin makin sengsara.
Ia mengatakan tidak adil bagi masyarakat yang biasanya setiap tahun mendapatkan pasokan bantuan bahan pangan untuk kehilangan bantuan hanya karena kekhawatiran ditunggangi kepentingan politik.
“Janganlah korbankan rakyat. Dalam konteks itu, ketika rakyat butuh bantuan sosial dari pemerintah maka ya harus jalan, harus dieksekusi,” lanjutnya.
Ujang menilai bahwa masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
“Dalam konteks jiwa bernegara, seharusnya, biarkan bansos jalan, bansos dieksekusi, bansos terealisasi, biar rakyat menikmati bansos itu, biar rakyat bahagia dengan bansos itu,” tegas Ujang.
“Urusan pilihan, urusan pemilih biar saja rakyat menikmati soal urusan pemilu biar rakyat yang menentukan itu yang fair,” tutup Ujang.
Pada Pilpres 2019 pun bansos dari presiden tetap berjalan semestinya sesuai dengan jadwal rutin tidak dihentikan. Bahkan PDIP dan PKB yang saat itu jadi pendukung Jokowi tidak meminta penyaluran bansos dihentikan.
Total anggaran pemerintah yang dipakai untuk pos bantuan sosial hingga akhir Maret 2019 (kuartal I-2019) telah mencapai Rp 37 triliun, atau 36,2% terhadap APBN 2019. Jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat, atau 106,6% terhadap realisasi bantuan sosial kuartal I-2018 yang hanya Rp 17,9 triliun.
Artinya pada tahun 2019, pemerintah menggenjot pemberian bantuan sosial di awal tahun anggaran. Sebagai informasi, pada tahun 2019 Indonesia menggelar pesta demokrasi terbesar, yaitu pemilihan presiden.
Bila dicermati lebih dalam, realisasi bantuan sosial kuartal I-2019 merupakan yang tertinggi, setidaknya dalam lima tahun terakhir. Bahkan belum pernah di kuartal I realisasi bantuan sosial mencapai lebih dari 30% APBN, kecuali tahun 2019.
