Tajukpolitik – Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menyebut gangguan terhadap Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dalam upaya mencalonkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai presiden 2024 akan terus bermunculan.
Oleh karenanya, Muslim menyarankan agar semua gangguan terhadap Koalisi Perubahan yang beranggotakan Partai Demokrat, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini perlu mempertahankan kekompakan.
“Publik tahu tekanan-tekanan itu bertubi-tubi datang dari rezim yang tidak menghendaki Anies lolos capres dan memenangkan Pilpres 2024. Kelihatannya Anies ditakuti betul,” tegas Muslim, Senin (12/6)
Dengan adanya tekanan tersebut, lanjut Muslim, koalisi pendukung Anies ini perlu bersabar, termasuk dalam memutuskan sosok bakal calon wakil presiden (Bacawapres) yang akan diusung.
“Ketegangan itu bisa merusak kekompakan di antara anggota koalisi. Tekanan rezim dan ketegangan di antara anggota koalisi perlu disikapi dengan penuh ketenangan dan kewaspadaan,” jelas Muslim.
Muslim meyakini Anies memiliki perhitungan dan pertimbangan dalam menentukan waktu mengumumkan pendampingnya di Pilpres 2024.
“Setelah mengumumkan cawapresnya, belum tentu ketegangan dan tekanan tidak ada lagi. Rezim pastinya punya berbagai cara untuk gagalkan Anies. Sehingga kekompakan sesama anggota koalisi perlu dijaga dan dipertahankan,” pungkas Muslim.
Gangguan demi gangguan terhadap Koalisi Perubahan memang sudah banyak terlihat di permukaan. Misalnya saja terkait penangkapan Sektretaris Jenderal Partai Nasdem yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johny G Plate.
Lalu berikutnya, gangguan datang kepada Partai Demokrat dengan upaya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang ingin mengambilalih Partai Demokrat secara paksa.
Bahkan Moeldoko sampai saat ini terus terus berupaya mengganggu kedaulatan Partai Demokrat dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA).
Sementara, Anies pun diganggu dengan kasus dugaan korupsi Formula E yang sarat dengan kepentingan politik dibanding murni penegakan hukum.
