TajukPolitik – Pencapresan Ganjar Pranowo akan dievalusi oleh SK Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan digantikan Puan Maharani jika elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu tidak mencapai 40 persen.
“Ganjar diplot untuk capres tidak untuk calon wakil presiden, maka ketika suaranya di bulan Agustus ini tidak mencapai 40% maka dia dievaluasi oleh SK Ketua Umum Megawati,” kata Penasihat Repdem Beathor Suryadi yang juga kader PDIP dekat dengan almarhum Taufik Kiemas, Senin (14/8).
Setelah pencapresan Ganjar Pranowo dievaluasi, kata Beathor, Megawati mengeluarkan SK untuk posisi cawapres. “Untuk itu dikeluarkan lagi SK berikutnya tentang SK pengganti Ganjar oleh kader lain untuk posisi cawapres,” papar mantan tahanan politik era Soeharto.
Puan Maharani akan menerima SK Megawati sebagai cawapres dan diajukan untuk mendampingi Prabowo Subianto. “Puan itu kader PDIP yang cocok untuk jadi Cawapres Prabowo karena penuh pengalaman posisi jabatan baik di DPR RI dan di Kabinet,” jelas Beathor.
Beathor mengingatkan, PDIP tidak perlu mengikuti drama politik Jokowi yang telah menyiapkan Gibran sebagai cawapres di Pilpres 2024. “Jangan konflik dengan maunya Jokowi,” jelas Beathor.
Kata Beathor, Puan yang mempunyai pengalaman di DPR dan kabinet sehingga sangat layak menjadi pendamping Prabowo. “Jika Prabowo kolap, tidak mampu blusukan ke desa-desa maka Puan mewaliki Presiden menggantikannya, dan peluang Puan untuk maju Capres pada periode berikutnya sangat besar, karena punya pengalaman 5 tahun sebagai wakil presiden,” ungkapnya.
Selain itu, ia mengatakan, Prabowo mendapat dukungan Jokowi dengan masuknya Golkar dan PAN di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). “Prabowo bawa anggaran besar didukung Jokowi bentuk kabinet besar untuk lawan Anies-AHY,” pungkas Beathor.
Sementara itu analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, merespons bergabungnya Partai Golkar dan PAN dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto, yakni Partai Gerindra dan PKB.
Bergabungnya PAN dan Golkar diyakini sebagai realisasi keinginan Presiden Jokowi untuk membentuk koalisi besar, seperti yang pernah disampaikan saat bertemu lima ketum parpol di acara PAN beberapa waktu lalu.
“Bukan Jokowi yang meninggalkan PDIP, tetapi PDIP yang lebih dulu meninggalkan Jokowi. Karena Jokowi mengkhianati Megawati, setelah Jokowi buat pertemuan dengan partai-partai tersebut untuk buat koalisi besar tanpa PDIP,” ujar Ubedilah, Senin (14/8).
Ubedilah melihat, saat ini Megawati tengah memberikan hukuman untuk Jokowi. Untuk itu, PDIP terlihat akan terus konsisten mengusung Ganjar Pranowo.
“PDIP terlihat akan terus konsisten untuk mengusung Ganjar Pranowo apapun yang akan terjadi. Karena PDIP telah memenuhi syarat Presidential Threshold 20 persen, apalagi jika PPP akan terus bersama PDIP,” pungkas Ubedilah.
