TajukPolitik – Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, pihaknya tidak berwenang untuk menerima dan menolak partai yang hendak bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Herman merespons Partai Gelora yang menolak PKS masuk kdalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Herman menegaskan, keputusan akhir berada di tangan Prabowo sebagai presiden terpilih 2024-2029.
“Bagi Demokrat, yang memiliki kewenangan menerima dan menolak adalah Pak Prabowo sebagai pimpinan koalisi saat ini. Jikapun ada penolakan dari Gelora, menurut saya tentu pada akhirnya keputusan ada di tangan Pak Prabowo,” ujar Herman, Senin (29/4).
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik tak ingin PKS bergabung dalam gerbong presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ia menganggap, PKS selama ini telah menunjukkan sikap politik dan ideologis yang berbeda dengan dua figur itu.
“Pak Prabowo juga berulang-ulang menekankan keberlanjutan pembangunan agar capaian-capaian yang ada tidak berhenti lalu mulai dari nol lagi,” ujar Mahfuz, Senin (29/4).
“Sementara PKS juga terbuka menolak program strategis Presiden Joko Widodo, seperti IKN,” imbuhnya.
Ia kemudian menyebutkan, dalam Pemilu 2024, PKS bahkan berjanji untuk membuat Jakarta tetap menjadi ibu kota.
Hal ini, lanjut Mahfuz, menjadi salah satu contoh PKS bertolak belakang dengan Prabowo-Gibran, maupun Jokowi.
Tak hanya itu, ia menuturkan, PKS juga sempat menolak dicalonkannya Gibran sebagai pendamping Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“PKS pula yang sangat keras menolak Gibran dengan alasan anak haram konstitusi,” ujarnya.
“Pikiran di balik ini adalah ketidakmauan PKS menerima rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Mahfuz pun menganggap keputusan Prabowo bergabung dalam pemerintahan Jokowi setelah Pilpres 2019 dianggap sebagai pengkhianatan oleh pendukung PKS.
Maka, ia meminta PKS tak perlu berharap diajak Prabowo untuk bergabung ke dalam pemerintahannya ke depan.
Sementara itu Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menanggapi peluang Partai Keadilan Sejahtera atau PKS bergabung dengan pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Herzaky mengatakan, Demokrat tidak keberatan jika nantinya PKS benar-benar bergabung.
“Bahwa nantinya (PKS) akan bersama di pemerintahan, enggak terlalu masalah buat kami. Kami akan menyesuaikan,” kata Herzaky saat dihubungi Tempo pada Senin, 29 April 2024.
Herzaky menyebut, Demokrat menyerahkan keputusan bergabung atau tidaknya PKS ke pemerintahan kepada Prabowo. Pasalnya, kata Herzaky, Prabowo memiliki hak prerogatif untuk memutuskan hal itu. Dia juga menilai, Prabowo lebih memahami keputusan yang terbaik untuk pemerintahan ke depan.
“Tentunya beliau (Prabowo) punya pertimbangan-pertimbangan, karena wajar dalam menentukan misalnya dirasa perlu ada elemen-elemen yang perlu diluar KIM ya beliau lah tentu yang akan menentukan,” kata dia.
