Agar sistem ad hoc ini berjalan baik, Dede mendorong adanya evaluasi berkala serta proses rekrutmen yang ketat dan transparan. Ia menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak boleh dikompromikan.
“Petugas pemilu harus dipilih berdasarkan kompetensi, bukan karena rekomendasi atau titipan pihak tertentu,” ujar politisi Partai Demokrat itu.
Lebih lanjut, Dede menekankan bahwa masalah administrasi, seperti dugaan pemalsuan ijazah, sering kali disebabkan oleh ketidakjujuran peserta pemilu. Ia menilai KPU kerap dijadikan kambing hitam dalam persoalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pribadi calon.
“Yang memalsukan dokumen itu calon, bukan KPU. Sistem baru ini harus mencegah potensi kecurangan sejak awal,” tegas Dede Yusuf.
Dede juga menyarankan agar jadwal Pemilu dan Pilkada tidak berdekatan, guna memberi ruang bagi persiapan teknis yang lebih matang dan tidak saling tumpang tindih.
“Kalau semua tahapan dilaksanakan serentak atau terlalu dekat, risikonya adalah kekacauan administratif. Ini harus segera dievaluasi,” pungkasnya.
