Guntur juga membantah tegas narasi yang menyebut adanya keterlibatan PDIP atau Menkopolhukam Budi Gunawan dalam kasus dugaan perlindungan situs judi online yang tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Ia menjelaskan bahwa angka 50 persen “jatah judol” yang disebut-sebut dalam dakwaan sebenarnya berasal dari narasi Jaksa Penuntut Umum dan sama sekali tidak menyebut PDIP sebagai penerima.
“Klaim itu dikutip dari dakwaan JPU, bukan tuduhan terhadap partai kami. Jadi, mengaitkan PDIP dengan itu adalah manipulasi narasi yang berbahaya,” jelasnya.
Sebelumnya, publik dihebohkan dengan beredarnya rekaman suara yang diduga berasal dari Budi Arie, yang menyatakan bahwa penyebaran isu judi online diarahkan untuk menjatuhkan dirinya, dan menyebut nama PDIP serta Budi Gunawan sebagai dalang.
“BG sama PDI Perjuangan itu otaknya,” demikian pernyataan dalam rekaman yang beredar luas di media sosial.
Ucapan tersebut muncul tak lama setelah nama Budi Arie dikaitkan dengan dakwaan terkait pembiaran situs judi online oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) itu membantah semua keterlibatan, namun ucapannya justru memunculkan konflik baru dengan partai pendukung utama Presiden Joko Widodo itu.
“Kami tegaskan, PDIP tidak akan tinggal diam menghadapi fitnah terbuka seperti ini,” pungkas Guntur.
Jika langkah hukum ini berlanjut, maka ini bisa menjadi salah satu konfrontasi politik paling terbuka antara elemen relawan pemerintahan dan partai pengusung resmi dalam sejarah kontemporer Indonesia.
