Dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nama Budi Arie disebut dalam konteks permintaan jatah 50 persen dari hasil “pengamanan” ribuan situs judi online agar tidak diblokir oleh Kominfo. Dakwaan menyebut bahwa Budi Arie saat itu meminta Zulkarnaen Apriliantony mencarikan sosok yang bisa membantu operasi ini.
Zulkarnaen kemudian membawa Adhi Kismanto ke dalam lingkaran tersebut, meski tidak memiliki kualifikasi akademik yang memadai. Atas atensi langsung dari Budi Arie, Adhi tetap diterima bekerja di Kominfo dan menjadi bagian dari tim pemantauan situs judol.
Dalam pelaksanaannya, situs-situs yang membayar “pengamanan” akan lolos dari pemblokiran, sementara hasil keuntungan dibagi rata antar pelaku. Namun, menurut jaksa, Budi Arie disebut sebagai penerima bagian terbesar, yakni 50 persen.
“Terdakwa kemudian menemui Menteri di rumah dinas dan memperoleh restu untuk melanjutkan praktik,” bunyi dakwaan.
Pernyataan keras Presiden Prabowo Subianto terkait reshuffle menteri yang tidak bekerja demi rakyat juga kembali dikutip publik. Dalam sebuah acara pada Februari 2025, Prabowo mengatakan siap membersihkan jajarannya dari orang-orang yang tidak sejalan dengan agenda pemerintah.
“Yang tidak benar-benar bekerja untuk rakyat, akan saya singkirkan,” ujar Prabowo saat itu.
Sementara itu, Pro Jokowi (Projo), organisasi yang dipimpin Budi Arie, membantah keras tudingan keterlibatan menterinya. Sekjen Projo, Handoko, menyebut tuduhan bahwa Budi Arie menerima bagian 50 persen dari praktik judol tidak berdasar.
“Tidak ada bukti bahwa Pak Budi tahu atau menerima uang dari praktik itu. Namanya disebut, iya. Tapi tidak berarti terlibat,” jelas Handoko.
Ia menyebut narasi yang berkembang di luar fakta hukum sebagai bentuk framing jahat untuk mencoreng reputasi Budi Arie.
“Masyarakat harus menunggu proses pengadilan yang terbuka dan tidak menyimpulkan dari informasi sepihak,” katanya.
