TAJUKNASIONAL.COM – Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pencantuman nama Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, dalam dakwaan kasus dugaan suap perlindungan situs judi online bukan hasil dugaan semata. Penegasan ini disampaikan menyusul munculnya kontroversi publik terkait penyebutan nama Budi Arie dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, jaksa hanya menyusun dakwaan berdasarkan dokumen resmi hasil penyidikan, bukan dari opini atau asumsi. “Jaksa penuntut umum wajib berpegang pada fakta hukum dalam berkas perkara. Kalau tidak ada di situ, tidak akan muncul dalam dakwaan,” ujar Harli, Kamis, 22 Mei 2025.
Dalam sidang kasus yang menyeret terdakwa Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus, jaksa menyebutkan pembagian dana dari pengelola situs judi online, di mana 50 persen diklaim dialokasikan untuk Budi Arie, 30 persen untuk Zulkarnaen, dan 20 persen untuk Adhi. Meski demikian, Budi Arie hingga kini belum berstatus tersangka.
Harli menjelaskan bahwa proses penyidikan berada sepenuhnya di tangan kepolisian karena perkara ini merupakan tindak pidana umum. Jaksa hanya bertugas menindaklanjuti perkara yang telah lengkap secara hukum. “Kami tidak bisa memanggil saksi yang tidak tercantum dalam berkas dari penyidik. Kalau memang perlu, harus ada penetapan dari majelis hakim,” katanya.
Soal kemungkinan adanya penyidikan baru terhadap Budi Arie, Kejagung menolak berspekulasi. “Jika tidak ada bukti tambahan dari penyidik, jaksa tidak punya dasar untuk membuka penyidikan baru,” tegas Harli.
Baca Juga: Isu Judi Online Seret Nama Budi Arie, Komitmen Pemerintahan Prabowo Dipertaruhkan
