TAJUKNASIONAL.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang juga merupakan kader PDI Perjuangan, pada Jumat (7/11/2025).
Penangkapan dilakukan di wilayah Ponorogo, Jawa Timur, terkait dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
“Benar, Bupati Ponorogo diamankan,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Jumat (7/11). Ia menambahkan, OTT tersebut berkaitan dengan dugaan mutasi dan promosi jabatan yang disinyalir disertai praktik suap.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo juga membenarkan bahwa tim penindakan KPK telah mengamankan Sugiri Sancoko bersama sejumlah pihak lainnya.
Baca Juga: Baleg DPR RI Soroti Ketimpangan Kuota Haji Akibat Batasan Masa Tunggu 26 Tahun
“Salah satu pihak yang diamankan Bupati Ponorogo,” ujarnya. Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan jumlah pihak yang turut diamankan karena tim masih bekerja di lapangan untuk mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi-saksi.
Profil dan Kiprah Politik Sugiri Sancoko
Sugiri Sancoko dikenal sebagai salah satu figur politik yang cukup menonjol di Jawa Timur.
Lahir di Desa Gelangkulon, Kecamatan Sampung, Ponorogo, pada 26 Februari 1971, ia meniti karier politiknya di bawah naungan PDI Perjuangan.
Sebelum menjadi kepala daerah, Sugiri merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur selama dua periode, yakni 2009–2014 dan 2014–2019.
Setelahnya, ia maju dalam Pilkada Ponorogo 2020 berpasangan dengan Lisdyarita dan berhasil memenangkan kontestasi tersebut. Pasangan ini resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo pada 26 Februari 2021.
Keberhasilan Sugiri kembali memimpin Ponorogo berlanjut setelah ia dilantik untuk periode kedua 2025–2030, tetap bersama Lisdyarita.
Namun, kiprahnya kini tercoreng akibat operasi tangkap tangan oleh lembaga antirasuah tersebut.
Baca Juga: KPK Jelaskan, OTT Gubernur Riau Adalah Kasus Suap
Dugaan Kasus Jual Beli Jabatan di Pemkab Ponorogo
KPK menduga OTT terhadap Sugiri Sancoko berkaitan dengan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Modus ini melibatkan pemberian sejumlah uang sebagai imbalan bagi pejabat yang ingin dimutasi atau dipromosikan ke posisi strategis di pemerintahan daerah.
KPK saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sugiri dan sejumlah pihak lain yang diamankan dalam operasi tersebut.
