Dalam dokumen dakwaan yang telah beredar luas, Budi Arie disebut menerima jatah hingga 50 persen dari hasil praktik “pengamanan” situs-situs judol yang tidak diblokir oleh Kominfo. Dengan fakta tersebut, Hari menilai sudah sewajarnya Presiden Prabowo mengambil langkah tegas.
“Presiden harus segera memberhentikan Budi Arie dari posisi menteri koperasi karena keterkaitan namanya dalam perkara ini mencederai kepercayaan publik,” tegas Hari.
Tercatat, Budi Arie pernah dipanggil untuk memberikan keterangan di Bareskrim Polri pada 19 Desember 2024 lalu. Kepada media saat itu, ia hanya menyampaikan komitmennya untuk mendukung pemberantasan judi online, tanpa menanggapi lebih lanjut soal keterlibatannya.
“Kita semua harus serius menghadapi masalah ini. Perlindungan masyarakat dari praktik judol sangat penting,” ujar Budi saat itu.
Namun hingga kini, baik Budi Arie maupun organisasi yang ia pimpin, Projo (Pro Jokowi), masih membantah keterlibatan langsung dalam kasus tersebut. Mereka mengklaim tuduhan yang beredar tidak berdasar dan merupakan bagian dari upaya politisasi.
