TajukNasional Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan pentingnya kajian komprehensif terkait perubahan mekanisme pemilihan gubernur, termasuk wacana agar pemilihan dilakukan oleh DPRD. Ia mengingatkan bahwa persoalan ini harus dilihat dari berbagai sudut pandang, bukan hanya perspektif politik.
“Sebaiknya, kita mengumpulkan masukan berbasis naskah akademik dari berbagai pihak. Jadi, tidak hanya mempertimbangkan aspek politik saja,” ujar Dede Yusuf di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Senin (2/12).
Usulan pemilihan gubernur oleh DPRD mencuat dengan alasan utama mengurangi biaya politik yang tinggi dalam pemilu langsung. Namun, Dede menegaskan bahwa perubahan ini membutuhkan pembahasan menyeluruh yang mencakup filosofi dasar otonomi daerah dan fungsi pemerintahan provinsi.
“Apakah otonomi daerah berada di level kabupaten/kota, provinsi, atau desa? Hal ini harus diperjelas sebelum kita membahas mekanisme pemilihannya,” jelas Dede.
Menurut Dede, perlu kejelasan tentang peran gubernur sebagai kepala daerah mandiri atau perwakilan pemerintah pusat. Hal ini sebaiknya diatur lebih detail dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelum memutuskan apakah pemilihannya dilakukan secara langsung atau melalui DPRD.
“Kajian akademik yang mendalam harus menjadi dasar, bukan sekadar tekanan atau wacana politik,” tambahnya. “Jika filosofi dan perannya sudah jelas, barulah kita dapat menentukan mekanisme pemilihannya.”
Dede menyebutkan bahwa wacana ini masih dalam tahap awal dan membutuhkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa semua opsi terbuka selama pembahasannya dilakukan secara hati-hati dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Tujuannya adalah menghasilkan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat, bukan sekadar kompromi politik,” tutupnya.
