TajukPolitik – Mahkamah Agung (MA) resmi menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terhadap SK Menkumham tentang kepengurusan Partai Demokrat kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Tolak,” demikian bunyi putusan Peninjauan Kembali (PK), Kamis (10/8).
Putusan MA menolak PK Moeldoko disambut gembira oleh elit Demokrat. Putusan tersebut dibacakan oleh ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Perkara sedang diputus hari kamis 8 Agustus 2023. Amar putusan Tolak!” ujar AHY dalam video yang diunggah oleh Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra di akun IG nya.
Gugatan tersebut diadili oleh Yosran selaku ketua majelis hakim, dengan anggota Lulik Tri Cahyaningrum dan Cerah Bangun. Namun, berdasarkan kepaniteraan MA belum diketahui pertimbangan majelis hakim menolak putusan tersebut.
Diketahui, pada awal April 2023 lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut Moeldoko dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Jhonny Allen Marbun mengajukan PK terhadap putusan kasasi yang menolak gugatan Moeldoko lewat putusan Nomor 487/K/TUN 2022 pada 29 September 2022.
Dalam PK ini, Moeldoko disebut mengajukan empat novum atau bukti baru.
MA menolak kasasi yang diajukan Moeldoko dalam kasus KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 2021 lalu. Perkara yang diajukan oleh Moeldoko tersebut teregistrasi Nomor 487/K/TUN/2022 dengan termohon menteri hukum dan hak asasi manusia (menkumham) dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Majelis hakim, yang diketuai Irfan Fachruddin dengan anggota Yodi Martono Wahyunadi dan Sudaryono, telah memutus perkara tersebut.
Kisruh antara Moeldoko dengan Partai Demokrat berawal saat mantan panglima TNI itu dinyatakan terpilih sebagai ketua umum dalam KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, awal 2021.Sejumlah kader Partai Demokrat menggelar KLB dan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum. KLB Demokrat digelar karena beberapa kader tersebut dipecat dan dituduh terlibat dalam kudeta. Tujuan dari pengambilalihan kepengurusan partai itu disebut untuk kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kemudian mengumumkan upaya kudeta partai oleh Moeldoko. Selanjutnya, kedua kubu pun mengajukan sengketa tersebut ke jalur hukum.
